Network
Sedangkan Struktur Skala Upah, lanjut Ning, mutlak merupakan kewenangan pengusaha, tanpa ada intervensi dari pihak manapun.
"Seperti hal tersebut diatur dalam PERMENAKER No.1/2017 Pasal 4 poin 4 yakni tentang penentuan struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) dilakukan oleh pengusaha berdasarkan kemampuan perusahaan dan harus memperhatikan upah minimum yang berlaku," paparnya.
Selain itu PERMENAKER No.1/2017 Pasal 5 yang menyebutkan struktur dan skala upah ditetapkan oleh pimpinan perusahaan dalam bentuk surat keputusan.
"Saya menghimbau supaya pemerintah daerah turut membantu menciptakan kondusivitas usaha dengan tidak memunculkan kebijakan-kebijakan yang kontra produktif dan meresahkan dunia usaha," ucapnya
Selanjutnya untuk kondusivitas dunia usaha juga, Ning Wahyu betul-betul meminta kepada para pengusaha di Jawa Barat untuk menyusun dan melaksanakan Struktur Skala Upah, dengan berpedoman pada PERMENAKER No.1/2017 tentang penyusunan Struktur dan Skala Upah pasal 4 poin 4 dan pasal 5 jo PP 36/2021 pasal 21.
Baca Juga: Gandeng Apindo Jabar, Menteri BUMN Erick Thohir Ajak Kembangkan Kawasan Industri Patimban
"Kami menghimbau para pengusaha untuk memperhatikan SK Gubernur No.561/Kep.732-Kesra/2021 tentang Upah Minimum Kota/Kabupaten di Jabar tahun 2022. Serta mengabaikan SK tanpa dasar hukum yang jelas serta cacat hukum tentang Struktur Skala Upah No.561/Kep.874–Kesra/2022 tertanggal 3 Januari 2022," katanya.
Ning juga menegaskan kepada para buyer brand yang membuat produk mereka di Jabar untuk paham keadaan dengan mendasarkan persyaratan compliance mereka pada undang-undang yang berlaku, dan bukan berdasarkan produk kebijakan yang cacat hukum.
Menurut Ning, Buyer sering menyampaikan supaya perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan mereka untuk melakukan hal yang benar, atau melakukan sesuatu yang benar dari awal.
