Network
ZONA PRIANGAN - Perkumpulan Bumi Alumni (PBA) bekerja sama dengan Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran (Unpad), Lembaga Bantuan Hukum Pusat Studi Bumi Alumni (PSBA), Club Discussion Notaris Kelompencapir dan Kelompok Studi Hukum FH Unpad mengadakan Seminar dan Eksibisi Koperasi dengan tema “Kebangkitan Koperasi Indonesia : Transformasi Koperasi Indonesia Menuju Indonesia Emas 2045.”
Seminar dan Eksibisi Koperasi ini dihadiri oleh para pemerhati koperasi, kalangan akademisi, serta para undangan. Acara ini digelar di Graha Sanusi Hardjadinata, Kampus Universitas Padjadjaran, Jalan Dipati Ukur, Kota Bandung, Jumat, 16 Desember 2022.
Dalam kegiatan seminar menghadirkan pembicara, dari berbagai kalangan ahli dan pakar, diantaranya adalah Keynote Speaker, Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI, Ahmad Zabadi, Deputi Bidang Perkoperasian, Kementerian Koperasi dan UMKM, Rizal Ramli, pakar ekonomi, Prof. Dr. Susi Dwi Harijanti, SH,MH, Dr. Indra Prawira, Dr. Dewi Tenty, SH,Mkn, Prof Dr. Isis Ikhwansyah, Imran Nating SH, MH, Ir Deddy Irja Pratama, Dr Defian Cori, Drs, Kusmana Hartadi, Untung Tri Basuki dan H. Aun Gunawan SE.
Seminar ini memotret persoalan koperasi secara komprehensif, dari mulai regulasi, pengawasan, praktek koperasi dan testimoni para pelaku koperasi yang sudah berhasil mengembangkan bisnis dengan skala besar.
Dalam sambutan pembukaannya, Ketua Umum PBA, Dr. Ary Zulfikar, menyampaikan dalam waktu terakhir ini permasalahan yang dihadapi koperasi, antara lain salah tata kelola, gulung tikar ataubahkan digugat pailit.
"Kemudian ada praktek pseudo banking, yang melakukan praktik penghimpunan, investasi dan simpan pinjam, memanfaatkan tidak adanya pengawasan yang ketat dari otoritas," ujarnya.
Menurut pria yang akrab dipanggil Azoo, permasalahan tersebut yang mendorong adanya seminar untuk mendiskusikan dan membuat evaluasi bersama agar koperasi di Indonesia dapat berjalan sebagaimana mestinya, dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
"Mudah-mudahan dari seminar ini bisa memberikan rekomendasi kepada pemegang kebijakan," jelas Azoo.***
