Aksi Balasan China yang Mengumumkan Akan Memberikan Sanksi terhadap 7 Warga dan Entitas AS

- 25 Juli 2021, 12:05 WIB
China merespon peringatan pemerintahan Biden yang tidak melakukan bisnis di Hong Kong dengan menjatuhkan sanksi pada tujuh warga dan entitas AS, termasuk mantan Menteri Perdagangan Wilbur Ross.
China merespon peringatan pemerintahan Biden yang tidak melakukan bisnis di Hong Kong dengan menjatuhkan sanksi pada tujuh warga dan entitas AS, termasuk mantan Menteri Perdagangan Wilbur Ross. /UPI/Tasos Katopodis

ZONA PRIANGAN - Aksi balasan dilakukan oleh China dan mengumumkan akan memberlakukan sanksi terhadap tujuh warga dan entitas AS, termasuk mantan Menteri Perdagangan Wilbur Ross, sebagai pembalasan terhadap sanksi yang dijatuhkan oleh Washington.

Beijing pada hari Jumat mengumumkan, sanksi sedang dijatuhkan pada Ross serta Carolyn Bartholomew, ketua Komisi Peninjauan Ekonomi dan Keamanan AS-China; Jonathan Stivers, mantan direktur staf Komisi Eksekutif Kongres untuk China; DoYun Kim dari Institut Demokrasi Nasional untuk Urusan Internasional; Adam Joseph King, manajer program senior Institut Republik Internasional; dan Sophie Richardson, direktur Human Rights Watch di China.

Sanksi juga diumumkan terhadap Dewan Demokrasi Hong Kong yang berbasis di Washington.

Baca Juga: Seorang Wanita Ketakutan Telah Dihantui oleh 'Bayangan Hitam Bentuk Kuda dan Kaki Manusia'

Seorang perwakilan Kementerian Luar Negeri China mengatakan, sanksi balasan itu diberlakukan sebagai tanggapan atas pengumuman sanksi pemerintah Biden pada 16 Juli terhadap tujuh pejabat China.

Dilaporkan UPI.com, 24 Juli 2021 bahwa sanksi balasan juga merupakan tanggapan terhadap peringatan pemerintah AS agar tidak melakukan bisnis di Hong Kong, di mana China memberlakukan undang-undang keamanan nasional pada Juni 2020.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Zhao Lijian mengatakan peringatan itu dirancang untuk "tanpa dasar mencoreng lingkungan bisnis Hong Kong, dan secara ilegal menjatuhkan sanksi pada beberapa pejabat Kantor Penghubung Pemerintah Pusat Rakyat di SAR Hong Kong [Wilayah Administratif Khusus]."

Baca Juga: India Menerima 2 Helikopter MH-60 dari 24 Unit yang Disepakati sebagai Senjata Pertahanan Udara Terintegrasi

"Tindakan ini sangat melanggar hukum internasional dan norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional dan sangat mengganggu urusan dalam negeri China dan China dengan tegas menentang dan mengutuk keras ini," kata Zhao.

Halaman:

Editor: Didih Hudaya ZP

Sumber: UPI.com


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X