Network
ZONA PRIANGAN - Pemerintahan Presiden Joe Biden telah mengundang Taiwan untuk berpartisipasi dalam "Summit for Democracy" atau "KTT untuk Demokrasi" bulan depan.
Langkah AS ini membuat China murka, terutama karena hal itu menciptakan persepsi bahwa kepulauan Asia yang berdaulat itu tidak berada di bawah kekuasaan Beijing.
Lebih dari 100 negara dijadwalkan untuk ambil bagian dalam KTT demokrasi virtual, yang dijadwalkan pada 9 dan 10 Desember. Departemen Luar Negeri mengeluarkan daftar peserta untuk acara pertama pada Selasa malam dan Taiwan ada di dalamnya.
Baca Juga: Rusia Menuduh AS Akan Melakukan Serangan Nuklir di Tengah Ketegangan Masalah Ukraina
KTT tersebut merupakan bagian dari agenda kebijakan luar negeri Biden, yang mencakup upaya untuk menegaskan kembali Amerika Serikat sebagai pemimpin di panggung global.
Biden mengatakan dalam pidato kebijakan luar negeri pada Februari bahwa "demokrasi kembali ke pusat" kebijakan luar negeri AS, seperti dikutip ZonaPriangan dari UPI.com, 24 November 2021.
Amerika Serikat telah lama mengadopsi kebijakan "Satu China" yang berarti secara resmi mengakui China daratan sebagai "China" yang sah, meskipun Taiwan juga mengklaim nama tersebut. Sebagian besar negara di dunia, termasuk Amerika Serikat, secara resmi mengakui Taiwan sebagai sebuah negara.
Beijing, di sisi lain, mengklaim kepemilikan atas pulau itu dan secara rutin menindak apa pun yang mempertanyakan kontrol itu. China menanggapi dengan kemarahan pekan lalu ketika Lithuania mengizinkan Taiwan untuk membuka kedutaan de facto di negara Baltik itu.
