Inggris Menjatuhkan Sanksi kepada Oligrarki Rusia Vladimir Potanin

- 1 Juli 2022, 14:00 WIB
Presiden dan Ketua Dewan MMC Norilsk Nickel Vladimir Potanin menghadiri sesi Forum Ekonomi Internasional St Petersburg (SPIEF), Rusia 6 Juni 2019.
Presiden dan Ketua Dewan MMC Norilsk Nickel Vladimir Potanin menghadiri sesi Forum Ekonomi Internasional St Petersburg (SPIEF), Rusia 6 Juni 2019. /REUTERS/Maxim Shemetov

ZONA PRIANGAN - Inggris pada Rabu mengumumkan sanksi terhadap oligarki Rusia Vladimir Potanin, yang digambarkan oleh London sebagai orang terkaya kedua di Rusia yang telah membeli aset dari perusahaan-perusahaan yang hengkang dari Rusia.

Potanin, yang dikenal sebagai "Raja Nikel" Rusia, dimasukkan dalam daftar sanksi gelombang terbaru oleh Inggris yang mencakup tokoh bisnis, perusahaan keuangan, dan entitas lainnya.

Inggris, bersama dengan sekutu Barat lainnya, telah menjatuhkan sanksi terhadap elit Rusia, bank dan industri strategis sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari lalu. Rusia mengatakan sedang melakukan "operasi militer khusus" di Ukraina.

Baca Juga: Oligarki Rusia Terlibat dalam Perseteruan Brad Pitt dan Angelina Jolie Soal Saham Kebun Anggur di Prancis

"Sanksi hari ini menunjukkan bahwa tidak ada dan tidak ada yang keluar dari meja, termasuk lingkaran dalam Putin," kata juru bicara pemerintah Inggris, dikutip ZonaPriangan.com dari Reuters.

Potanin adalah salah satu orang terkaya di Rusia, meskipun kekayaan bersihnya sangat bergantung pada nilai 36% sahamnya di Nornickel, produsen paladium dan nikel olahan terbesar di dunia.

Sejak invasi, Potanin telah mengambil alih Rosbank dari Societe Generale ketika pemberi pinjaman Prancis keluar dari pasar Rusia, sebelum menambahkan 35% saham di TCS Group. Kesepakatan itu dilakukan melalui perusahaan induk Interros-nya.

Baca Juga: Pelaku Tantangan TikTok Meninggalkan Masalah dengan Lubang Dalam yang Sangat Berbahaya di Pantai Florida

"Potanin terus mengumpulkan kekayaan karena dia mendukung rezim Putin, mengakuisisi Rosbank, dan saham di Tinkoff Bank pada periode sejak invasi Rusia ke Ukraina," demikian pernyataan pers pemerintah yang menyertai pengumuman tersebut.

Halaman:

Editor: Didih Hudaya ZP

Sumber: Reuters


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x