Network
ZONA PRIANGAN - Ada pemenggalan makna dari satu pernyataan sampai kemudian memunculkan kegaduhan hingga serangan pada personal akibat munculnya wacana penghapusan daya listrik 450 VA yang disubsidi pemerintah.
Begitu dikatakan Ketua Badan Anggaran DPR RI MH Said Abdullah menyikapi tuduhan sekaligus serangan pada pribadinya yang disebut sebagai pengusul agar daya listrik 450 VA yang umumnya digunakan rumah tangga kategori miskin dihapuskan.
Diceritakan Said, singgungan pada usulan penghapusan daya listrik 450 VA, muncul saat rapat antara Badan Anggaran DPR dengan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Saat itu, membicarakan agenda besar peralihan energi untuk menyehatkan APBN.
Baca Juga: Jangan Ragukan Kesetiaan Pria Capricorn, Dia Merupakan Sosok yang Gemar Bekerja tapi Cemburuan
"Sayangnya yang digoreng di media sosial hanya penggalan kalimat saya terkait penghapusan daya listrik 450 VA untuk rumah tangga miskin," kata Said dalam keterangannya, Minggu (18/9).
Dia menguraikan, sebanyak 9,55 juta Rumah Tangga (RT) berdaya listrik 450 VA masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kelompok rumah tangga ini masuk kategori kemiskinan parah, yang oleh BPS termasuk keluarga berpenghasilan kurang dari 1,9 dolar AS per hari dengan kurs Purchasing Power Parity (PPP).
"Terhadap kelompok rumah tangga seperti ini tentu saja tidak mungkin kebutuhan listriknya kita naikkan dayanya ke 900 VA. Untuk makan saja susah dan kebutuhan listriknya rata rata hanya untuk penerangan dengan voltase rendah," terangnya.
Baca Juga: Puan Maharani Bakal Temui Cak Imin Dalam Waktu Dekat, Said Abdullah: Bahas Pesan Megawati
Sementara, lanjut politisi PDI Perjuangan itu, sebanyak 14,75 juta rumah tangga menggunakan daya listrik 450 VA tetapi tidak terdata dalam DTKS. Terhadap pelanggan listrik kategori ini, Badan Anggaran DPR meminta PLN, BPS, Kemensos dan Pemda melakukan verifikasi faktual.
"Verifikasi itu untuk memastikan apakah mereka seharusnya masuk ke DTKS atau tidak. Jika hasil verifikasi faktual mereka seharusnya masuk DTKS tetapi belum terdata di DTKS, maka mereka harus mendapatkan akses bansos melalui pendataan DTKS dan voltase listriknya tidak kita alihkan ke 900 VA," katanya.
Kondisi sebaliknya, lanjut legislator Madura ini, jika hasil verifikasi faktual menunjukkan bukan dari keluarga kemiskinan parah, yakni berpenghasilan di bawah 1,9 dolar AS per hari, dan sesungguhnya kebutuhan listriknya meningkat dilihat dari grafik konsumsinya, maka kelompok rumah tangga inilah yang kita tingkatkan dayanya ke 900 VA.
Baca Juga: SPBU VIVO Akhirnya Menaikkan Harga Bahan Bakar Minyak dengan RON 89 di Atas Harga Pertalite Seharga Rp10.900
Dia juga menekankan, sampai saat ini para pelanggan listrik yang berdaya 450 VA dan 900 VA termasuk kategori rumah tangga yang mendapatkan subsidi listrik oleh pemerintah.
"Hal ini perlu saya tegaskan sebab telah di opinikan pelanggan 900 VA tidak termasuk pelanggan listrik yang disubsidi oleh pemerintah. Opini ini untuk menggiring agar terjadi penolakan pelanggan yang berdaya 450 VA untuk dialihkan ke 900 VA," pungkasnya.***
