Network
"Pertama, Yakni mengasingkan atau memarginalisasi gerakan protes atau gerakan demo. Di mana ibu kota negara seringkali menjadi pusat dari gerakan masyarakat sipil dan tempat dari bergejolaknya protes dari masyarakat," jelasnya.
Kemudian kedua adalah homogenisasi etnis penduduk di ibu kota negara. dan yang Ketiga adalah memindahkan ibu kota negara ke wilayah asli penguasa.
Baca Juga: 6 HP VIVO 3 Jutaan Terbaik Akhir Februari 2023: RAM Tinggi, Chipset Unggulan, Resolusi Kamera Jernih
"Bahkan ada sejarawan dari Inggris yang menyebutkan bahwa ibu kota negara sebagai “the power cage of protest”. Oleh karena itu, pemerintah otoriter biasanya akan menggunakan pemindahan ibu kota negara sebagai taktik segregasi. Hal ini, imbuhnya, seperti yang pernah terjadi di Paris, Prancis," ungkapnya.
Masyarakat, lanjut Prof. Susi, patut mempertanyakan, mengapa sangat minim partisipasi masyarakat. Apakah ada agenda politik tersembunyi? Padahal keputusan untuk memindahkan itu haruslah mencerminkan sentimental decision of nation.
"Keputusan penting dari sebuah bangsa, bukan penguasa. Urusan pemindahan IKN itu bukanlah cabang kekuasaan ekslusif dari eksekutif," tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, juru bicara PIM Jabar Yusep Ginanjar mengatakan pemindahan IKN bukan tanpa masalah. Pihaknya telah membuka, membedah dan merekomendasikan persoalan yang terjadi dengan rencana pemindahan IKN ini.
Menurut Yusep, PIM tidak berpihak kepada siapapun. PIM hanya perpihak pada konstitusi, kebenaran yang mana disana ada hak-hak dari masyarakat secara luas.
"Apa yang harus diperbaharui dan harus dibereskan oleh pemerintah terkait persoalan dari pemindahan IKN ini agar bisa
membawa kebaikan untuk bersama," pungkasnya.***
