Network
ZONA PRIANGAN - Berbagai ormas Islam melancarkan protes terhadap pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dan pengubahan menjadi RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP).
Jika ternyata substansinya mereduksi lima sila di Pancasila menjadi satu sila yang tercantum dalam Pasal 7, dan tidak dimasukannya TAP MPRS No XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI.
"Keberadaan Undang Undang HIP ini sebuah pilihan yang tidak mereka inginkan karena pada Pemilu 2019 PKI menargetkan 400 orang kader mereka dari semua pintu terutama dari partai mereka yang sama-sama dipahami sebagai penampung PKI," kata Ustadz Alfian Tandjung usai menjadi pembicara pada Seminar Terbuka Gerak Jabar dengan tema "Respon Jawa Barat Terhadap RUU BPIP" di Masjid Istiqomah, Kota Bandung, Sabtu, 8 Agustus 2020.
Baca Juga: Ini Daftar Harga Handphone Infinix, Vivo, dan Realme di BEC
Menurut Alfian, Undang-Undang HIP merupakan sebuah tiket untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara berhaluan komunis.
Sementara menurut alumni Lemhanas, Anton Permana, hal ini merupakan kudeta konstitusi.
"UU HIP pintu gerbang besar dimana mereka akan menganulir TAP MPRS No XXV/1966. Mereka otomatis akan membatalkan Undang Undang No 27 1999 pasal 107 ayat a sampai e demi merupakan sebuah perjalanan yang harus dihadapi cukup telaten dan kita harus meningkatkan mobilitas perlawanan kita," tegasnya.
Baca Juga: BharatBenz Memasuki Pasar Truk Bekas
Seperti diketahui, lanjut Anton, hasil dari gerakan pemberontakan PKI pada 1926 bukan untuk Indonesia merdeka tapi untuk menjadikan wilayah Indonesia sebagai komunis internasional.
