Network
Menurut mereka, kalau harus membeli harga pupuk dengan sangat mahal, maka akan sangat rugi, karena harga jual gabah kini sangat murah.
Anggota Komisi IV DPR RI H.Sutrisno mengungkapkan, bahwa komisinya sudah melakukan RDP dengan Kementerian Pertanian, bahwa kekurangan kuota pupuk harus segera dipenuhi dan segera didistribusikan, karena musim tanam sudah berlangsung. Serta melakukan pembenahan pada Kartu Tani yang menjadi dasar pembelian pupuk bersubsidi di awal musim rendeng sekarang.
“Kalau berkata cukup atau tidaknya kebutuhan pupuk, harus ada dasar penentuan, itu bisa dilihat dari RDKK atau Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang datanya harus akurat. Semula kuota pupuk dikatakan cukup, namun ketika muncul Kartu Tani ternyata dibilang tidak cukup,” kata Sutrisno.
Baca Juga: Cara Daftar Banpres BPUM, Cukup KTP Klik Link eform.bri.co.id/bpum Cek BLT UMKM Rp2,4 Juta
Munculnya persoalan kekurangan kuota pupuk diantaranya ketika Kartu Tani mulai diberlakukan, di lapangan pupuk tersedia tapi petani yang tidak memiliki Kartu Tani tidak diperkenankan membeli.
Persoalan Kartu Tani, persoalan pupuk ada pada infrastuktur termasuk bank yang menangani kartu tani dan pembayaran pupuk subsidi yang harus segera dibenahi.
“Bagaimana mungkin Bank Mandiri yang hanya punya satu cabang pembantu di tiap kabupaten bisa melayani seluruh petani dan penyalur pupuk, termasuk menangani persoalan yang ada dan menghapus kartu tani yang tidak diambil oleh petaninya di tiap kabupaten,” katanya.
Baca Juga: Catat, Ini Jadwal Lokasi SIM Keliling Kota Bandung, Periode 23-29 November dengan Syarat dan Biaya
Saat ini belum semua petani punya kartu tani, jika hal ini tidak segera diselesaikan maka akan jadi persoalan besar. Tidak hanya menyangkut gejolak sosial namun juga bakal berdampak pada ekonomi petani.
“RDKK yang tidak akurat juga harus segera diperbaiki. Sekarang ada petani yang menggarap dalam satu hamparan ternyata ada yang sudah punya kartu ada juga yang belum karena lahannya tidak masuk di RDKK.” katanya.
