Network
ZONA PRIANGAN - Pemerintah Kabupaten Majalengka tahun ini salurkan bantuan “rantang kanyaah” untuk 830 orang jompo dan keterbatasan ekonomi serta tidak memiliki keluarga yang mampu memberikan perlindungan.
Jumlah ini berdasarkan hasil verifikasi ulang ke tiap desa, memastikan sasaran benar-benar hidup sendiri tidak memiliki keluarga yang melindungi serta punya keterbatasan ekonomi untuk menghidupi diri sendiri.
Menurut keterangan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka Gandana Purwana disertai Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dhany Eka Rahadian, bantuan rencananya akan mulai pada Februari mendatang.
Baca Juga: Ridwan Kamil Ajak 5.000 Kaum Rebahan untuk Menjadi Petani Desa, Rezeki Kota, Bisnis Mendunia
Tahun ini program diberikan untuk jangka waktu 6 bulan 15 hari, anggaran untuk sekali makan Rp 10.000 atau Rp 20.000 per hari, yang penyediaan makannya dilakukan oleh Tim Penggerak PKK desa. Sedangkan proses anggaran tetap dilakukan oleh Dinas Sosial.
“Uang kami transfer melalui rekening kecamatan, setelah itu pihak kecamatan menyalurkannya ke tiap desa untuk dipergunakan sesuai sasaran. Penyaluran dari kecamatan ke desa dilakukan secara tunai ada pula yang non tunai,” ungkap Dhany.
TP PKK desa diwajibkan memberikan pelayanan makan dua kali dalam sehari setiap pagi dan sore.
Baca Juga: Tahlilan dan Wiridan Mengandung Budaya Demokrasi
Jika sasaran ternyata tidak mampu melayani dirinya sendiri maka pemberi pelayanan atau anggota PKK diharapkan bisa menyuapinya.
Karena dari rantang kanyaah ini tidak hanya sekedar menyediakan makan bagi orang yang sudah tidak berdaya namun juga memberikan pesan sosial, memberikan kenyamanan batin terhadap para jompo tersebut.
Sehingga mereka tidak merasa sendiri berada di rumah, namun ada teman bicara yang bisa mengisi kekosongan batin di usia senjanya. Sentuhan-sentuhan itu penting dilakukan orang sekitar juga si pengirim makanan.
Baca Juga: Saat Berkebun, Ibu-ibu Harus Hati-hati Karena Ada 7 Pohon Beracun dan Mematikan
“Jika dulu yang melayani penyediaan makan tidak mendapatkan biaya operasional, pada tahun ini Pemerintah menyediakan biaya operasional sebesar Rp 100.000 per bulan, karena ada beberapa orang yang ternyata rumahnya jauh dari TP PKK atau aparat desa,” ungkap Dhany.(Rachmat Iskandar)***
