Network
ZONA PRIANGAN - Ganjar Pranowo yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah merupakan salah satu kandidat yang dijagokan sejumlah kader PDIP untuk maju sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu 2024 mendatang.
Beberapa waktu lalu Kader PDIP di Purworejo mendeklarasikan ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) 2024.
Menurut kader PDIP yang lain dekklarasi tersebut sebagai tindakan keluar barisan dan berisiko siap diberi sanksi hingga dipecat.
Baca Juga: Refly Harun: Calon-Calon Baru yang Muda Diganjal oleh Oligarki Politik dan Lebih Trendy dari Prabowo Subianto
Albertus yang juga Ketua DPC Seknas Ganjar Indonesia (SGI) menyoroti sejumlah survei yang memperlihatkan elektabilitas tinggi Ganjar Pranowo.
Albertus masih mengorganisasi diri untuk pewacanaan bersama-sama dengan teman-teman relawan Ganjar yang lain.
Sebagai kader PDI-P, ia mengaku akan mengikuti apa pun keputusan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum.
Baca Juga: Refly Harun: Brigjen TNI Junior Dicopot, Pelanggaran Letjen Dudung Abdurachman Tidak Menjadi Sorotan Penguasa
Perihal informasi tersebut langsung direspon oleh Refly Harun dalam channel Youtube pribadinya yang berjudul "PARA CELENG PRO GANJAR SIAP DIPECAT!" serta diunggah pada Selasa 12 Oktober 2021.
Menurut Refly Harun, jika Albertus dan lainnya di Purworejo diberi sanksi dan dipecat, bagaimana dengan kader PDIP di Malang?
Kader PDIP di Malang juga sebelumnya sudah mendeklarasikan Puan Maharani sebagai capres 2024. Keduanya sama, dilakukan sebelum ada keputusan dari Megawati sebagai Ketua Umum PDIP.
Baca Juga: Refly Harun: Toh yang Dikritik Jokowi dan Ganjar Pranowo, Bukan Warga Jawa Tengah, Bukan Juga Suku Jawa
Menurut Refly Harun Bagaimana dengan kader PDIP di Malang yang deklarasikan Puan?
Pertanyaan tersebut dimaksudkan sebagai ketidakadilan. Hanya pendukung Ganjar yang diberi sanksi. Sementara tindakan sama yang dilakukan pendukung Puan Maharani tidak dipermasalahkan.
Refly menambahkan sangat aneh jika sebuah partai melarang kadernya untuk menyampaikan aspirasi.
Soal diterima atau tidaknya, nanti diputuskan langsung oleh Megawati.***
