Ribuan Buruh di Majalengka Kembali Mogok dan Demo

- 25 November 2021, 07:18 WIB
Ribuan Buruh di Majalnegka Kembali Mogok dan Demo di Majalengka.
Ribuan Buruh di Majalnegka Kembali Mogok dan Demo di Majalengka. /Zonapriangan.com/ Rachmat Iskandar ZP

ZONA PRIANGAN - Pemerintah Kabupaten Majalengka akhirnya menyepakati buruh untuk mengusulkan kenaikan UMK kepada Gubernur Jawa Barat sebesar Rp 370.000 dari ambang batas atas yang diminta sebesar Rp 726.000  setelah melalui proses yang alot dan panjang disertai aksi demo yang mencapai ribuan masa, Rabu 24 November 2021.

Aksi demo ribuan buruh dilakukan setelah dua kali  pembahasan kenaikan UMK melalui Dewan Pengupahan mengalami kebuntuan karena perwakilan buruh menolak kenaikan upah sebesar Rp 36.000 yang disepakati Dewan Pengupahan.

Mereka memadati ruas jalan Abdul Halim sepanjang kurang lebih 500 meteran antara Perempatan Istana Bintang hingga Perematan Gedong Jangkung. Di ruas tersebut dipenuhi kendaraan dan pendemo. Usai orasi di jalan depan Gedung DPRD mereka melaju ke Pendopo.

Baca Juga: Deddy Corbuzier: Saya Punya Pertanyaan Paling Bahaya, Pak Anies Baswedan, Anda Kadrun?

Sebelumnya sejumlah buruh melakukan aksi swiving ke beberapa pabrik yang tidak melakukan aksi demo beberapa diantara mereka melakukan pengrusakan pagar pabrik. Buruh yang tengah bekerjapun akhirnya keluar mengikuti ajakan untuk berdemo.

Video aksi pengrusakan pabrik dan aksi swiving inipun  beredar luas di media sosial

Perwakilan pendemo diterima Wakil Bupati Majalengka Tarsono D Mardiana, Sekda Majalengka Eman Suherman, Kapolres Ajun Komisaris Polisi Edwin Affandi, Dandim 0617 Majalengka Let Kol Inf Andik Siswanto serta Kajari Eman Sulaeman dan Akademisi Dadang Dirno serta sejumlah pejabat lainnya di ruang rapat sekda.

Baca Juga: Mahfud MD: Sejak Dulu Hingga Sekarang Fatwa MUI atau Fatwa Siapa pun Tak Harus Diikuti

Perwakilan buruh Asep Oding sedianya meminta  pemerintah menaikan  UMK sebesar Rp 726.000 di Tahun 2022 yang disebutnya ambang batas atas atau ambang batas bawah sebesar Rp 360.000. Dia menyebutnya bukan tawar menawar peraturan tapi menginginkan agar semua pihak, yakni buruh dan pengusaha tetap diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan, hal ini sekaligus menjaga konduaufitas.

Halaman:

Editor: Yudhi Prasetiyo


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X