Network
ZONA PRIANGAN - penguasaan lahan garapan warga berstatus tanah ex Erpacht Verponding 12 oleh pihak perusahaan di kawasan Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, menjadi sorotan anggota DPRD Jawa Barat, Memo Hermawan.
Ia dengan tegas menyatakan sangat menentang adanya pengembangan pembangunan di kawasan konservasi itu karena dianggap akan menimbulkan kerusakan ekosistem.
Memo yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar ini menyampaikan, jika pihaknya justru lebih setuju jika lahan tersebut oleh pemerintah diserahkan ke masyarakat.
Baca Juga: 305 ABG Jadi Korban Kebuasan Seks Warga Asing Asal Prancis
Terutama kepada masyarakat yang sudah selama puluhan tahun menjadi penggarap. Apalagi hal itu diatur dalam Undang-undang Agraria.
"Jika diserahkan ke pengembang atau pengusaha, ini akan sangat berisiko terjadinya kerusakan ekosistem, apalagi lahan ex Erpacht Verponding itu kan merupakan kawasan konservasi dan serapan air," ujar Memo saat ditemui di sebuah acara di Kabupaten Garut, Sabtu 11 Juli 2020.
Wilayah lahan ini merupakan wilayah vital yang mensuplai 60 persen tersedianya air tanah bagi daerah cekungan Bandung sehingga harus benar-benar dijaga kelestariannya.
Baca Juga: Hindari Kawasan Angker jika Tidak Mau Tersesat di Gunung Ciremai
Dengan dilakukan penggarapan oleh para petani, menurut Memo, maka kelestarian lahan konservasi itu akan jauh lebih terjamin.
