ZONA PRIANGAN - Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang dipimpim Presiden Joe Biden meluncurkan kebijakan baru "Larangan Khashoggi".
Di awal pemberlakuan kebijakan "Larangan Khashoggi" itu, Departemen Luar Negeri telah melarang 76 pejabat Arab Saudi dapatkan visa AS.
Pemerintah AS mencekal para pejabat Arab Saudi itu karena diduga terlibat dalam pembunuhan wartawan dan aktivis Jamal Khashoggi.
Baca Juga: Gara-gara Kondom Tertinggal di Vagina, Perselingkuhan Istri Terbongkar
Baca Juga: Taktik Ibu Ini Sangat Cerdas, Menjebak Suami Selingkuh dengan Cara Minta Dikirimi Foto Selfie
Jamal Khashoggi dihabisi dengan cara dimutilasi di Konsulat Arab Saudi, Istanbul, Turki.
Bahkan Kantor Direktur Intelijen Nasional AS menyebut Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman menyetujui pembunuhan Khashoggi.
Pembunuhan brutal itu telah mengguncang hubungan lama Amerika Serikat dengan Arab Saudi, demikian dilaporkan ABC News.
Baca Juga: Ariel Noah Bikin Pengakuan Mengejutkan, Pernah Melakukan Perbuatan Dosa
Baca Juga: Ayus Sabyan Memang Pernah Berbuat Apa hingga Nissa Sabyan Bilang: 'Enggak Mau, Gak Suka Gelay'
Presiden Joe Biden telah berjanji untuk menyesuaikan kembali hubungan tersebut setelah pendahulunya Donald Trump melindungi kerajaan dari tekanan AS.
Pemerintah Biden mengumumkan kebijakan baru melarang visa AS untuk pejabat asing yang terlibat dalam plot membungkam pembangkang.
"Kami menilai bahwa Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman menyetujui operasi di Istanbul, Turki untuk menangkap atau membunuh jurnalis Saudi Jamal Khashoggi," kata laporan itu.
Baca Juga: Parlemen Belanda Cium Ada Genosida Terhadap Etnis Muslim, Kedubes China: Populasi Uighur Meningkat
Baca Juga: AS Terima Laporan Terjadi Pemerkosaan Massal Wanita Uighur di China
Pemerintah Saudi telah membantah bahwa putra mahkota terlibat, malah menyalahkan tim agen pemerintah yang nakal.
Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan setelah rilis laporan tersebut, Kementerian Luar Negeri Saudi mengatakan pemerintah Saudi sepenuhnya menolak penilaian negatif.
"Laporan itu tidak dapat diterima. Laporan tersebut berisi informasi dan kesimpulan yang tidak akurat."***