ZONA PRIANGAN - Dampak pemutusan hubungan kerja, bahkan karyawan dirumahkan dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Bandung Barat.
Menanggapi hal tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan dengan pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat, melakukan nota kesepakatan untuk bersinergi dalam melaksanakan penanganan dampak Covid -19, melalui pelatihan dan pengembangan di bidang pertanian.
Pemerintah Bandung Barat menyediakan lahan, untuk bercocok tanam bagi yang sudah memiliki keterampilan di bidang pertanian, nantinya program bercocok tanam akan didampingi oleh Direktorat Jenderal Binapenta dan perluasan kesempatan kerja.
Program tersebut, diberikan kepada 120 orang warga Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang telah kehilangan pekerjaan itu diberi lahan pertanian seluas 10 hektare di blok Cinangela, Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, KBB.
Baca Juga: TNI-Polri dan Pemda Ciamis Ajak Masyarakat Berswasembada Pangan
Sebelumnya, mereka yang disediakan lahan tersebut, mereka adalah yang sudah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh menteri tenaga kerja.
Program tersebut, dikhususkan bagi mereka yang di PHK oleh perusahaan.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, (19/7) mengatakan padat karya pertanian ini ada sinergi dua lembaga yaitu Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Ditjen Binalattas).
Baca Juga: Suami Bunuh Isterinya yang Baru Dinikahi 3 Bulan Lalu
Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen Binapenta dan PKK) serta Pemkab Bandung Barat.
Pemerintah Bandung Barat akan memperluas lahan untuk mendukung program bercocok tanam, bagi masyarakat yang menjadi korban PHK oleh perusahaannya saat pandemi Covid -19.
Menurut data Kemenaker angka buruh yang di-PKH dan dirumahkan terus meningkat.
Baca Juga: Suami Jual Istri Jadi PSK Via Aplikasi Online
Saat ini data jumlah pekerja pekerjaan yang dirumahkan dan di-PHK mencapai 3 juta jiwa.
Bahkan Apindo memprediksi angka PHK dan Pekerjaan yang dirumahkan akibat pandemi Covid-19 mencapai 5-6 juta jiwa.***