Network
ZONA PRIANGAN - Pemerintahan Biden mencari tanggapan publik tentang langkah akuntabilitas untuk sistem kecerdasan buatan (AI) karena pertanyaan tentang dampaknya terhadap keamanan nasional dan pendidikan.
ChatGPT, sebuah program AI yang baru-baru ini menarik perhatian publik karena kemampuannya menulis jawaban secara cepat untuk berbagai pertanyaan, telah menarik perhatian para legislator AS karena telah tumbuh menjadi aplikasi konsumen dengan pertumbuhan tercepat dalam sejarah dengan lebih dari 100 juta pengguna aktif bulanan.
National Telecommunications and Information Administration, sebuah lembaga Departemen Perdagangan AS yang memberikan saran kepada Gedung Putih tentang kebijakan telekomunikasi dan informasi, ingin masukan karena ada "minat regulasi yang meningkat" dalam "mekanisme akuntabilitas" AI.
Baca Juga: OpenAI Siap Perluas Layanan di Jepang, ChatGPT Dinilai Potensial untuk Diadopsi Pemerintah
Lembaga tersebut ingin mengetahui apakah ada langkah yang dapat diambil untuk memberikan jaminan "bahwa sistem AI legal, efektif, etis, aman, dan dapat dipercaya".
"Sistem AI yang bertanggung jawab dapat memberikan manfaat yang luar biasa, tetapi hanya jika kita mengatasi konsekuensi dan bahaya potensialnya. Agar sistem ini mencapai potensi penuh mereka, perusahaan dan konsumen perlu bisa mempercayainya," kata Administrator NTIA, Alan Davidson, dikutip ZonaPriangan.com dari Reuters.
Presiden Joe Biden minggu lalu mengatakan bahwa masih harus dilihat apakah AI berbahaya atau tidak.
Baca Juga: Bing Chatbot Hadir di SwiftKey untuk Android, Memudahkan Chat dan Ubah Teks dengan Cepat!
"Perusahaan teknologi memiliki tanggung jawab, menurut pandangan saya, untuk memastikan produk mereka aman sebelum meluncurkannya ke publik," katanya.
