ZONA PRIANGAN - Kekhawatiran terwujudnya PDIP menjadi satu-satunya partai tunggal di Indonesia mulai menyeruak.
Dimulai dengan merapatnya Partai Gerindra ke PDIP dan masuk dalam kekuasaan, kini ada juga upaya menarik Partai Demokrat.
KLB Partai Demokrat di Deli Serdang yang menghasilkan Moeldoko, tentu saja dikait-kaitkan sebagai orang PDIP yang sedang berkuasa.
Baca Juga: Warga Cirebon Selalu Terkejut dan Penasaran jika Melihat Lima Anak Kembar Muncul Bersamaan
Jika Partai Gerindra dan Partai Demokrat menyatu dengan PDIP, ini artinya tinggal PKS yang menjadi oposisi.
Makin menguatnya PDIP dan para partai oposisi mulai bergabung, tercium oleh media asing, seperti The Australian.
Pada Senin, 8 Maret 2021, The Australian menurunkan artikel tentang Indonesia berjudul, "Indonesia moves closer to one-party rule as Jokowi aide takes over opposition".
Baca Juga: Perusahaan China Akan Bangun Smelter, Kelola Tambang Tembaga di Halmahera
Dalam artikel tersebut Indonesia dikhawatirkan menjadi negara partai tunggal PDIP seperti yang terjadi di negara China dan Korea Utara saat ini.
Sebagaimana diberitakan bekasi.pikiran-rakyat.com sebelumnya dalam artikel "PDIP Dikhawatirkan jadi Partai Tunggal seperti di China, Said Didu: Sepertinya Mengarah ke Sana".
Kekhawatiran ini juga telah sejak lama diingatkan oleh Jenderal Gatot Nurmantyo yang menyebut pesannya secara tersirat melalui bahaya proxy war.
Baca Juga: Terungkap, Jepang Jajah Indonesia Bukan Karena Rempah-rempah atau Emas tapi Incar Pohon Ini
Menurut The Australian, tanda-tanda bahwa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sedang mendekati sistem pemerintahan partai tunggal itu kini semakin nyata.
Menanggapi hal tersebut, Mantan Sekretaris BUMN Muhammad Said Didu setuju dengan pandangan media Australia tersebut.
"Sepertinya mengarah ke sana," ujar Said Didu seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com, Jumat, 12 Maret 2021.
Baca Juga: Tanam Pohon Porang Sangat Menguntungkan, China dan Jepang Siap Menampung
Seperti dinukil The Australian, aksi KSP Moeldoko merebut Partai Demokrat secara tidak etis dari tangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merupakan langkah nyata untuk mewujudkan hal tersebut.
The Australian menyatakan, saat ini partai-partai pendukung pemerintah telah menguasai 74 persen kursi di parlemen.
Jika Moeldoko sukses merebut Partai Demokrat, maka pemerintahan Jokowi akan menguasai 83 persen kursi di parlemen menyisakan PKS sebagai satu-satunya oposisi di parlemen.
Baca Juga: Penampakan Hantu Sedih Karena Menjadi Ratu Cuma 9 Hari
Berdasarkan perhitungan ini, berarti The Australian memasukkan PAN ke dalam partai pendukung pemerintah.
Bila dihitung dari total 575 kursi di parlemen, kalkulasi tersebut tampaknya kurang akurat.
Berdasarkan data KPU, pada Pemilu 2019 PKS memperoleh 50 kursi atau 8.69 persen. Demokrat 54 kursi atau 9.39 persen.
Baca Juga: Angka 4-26-42-50-60 Merupakan Nomor Keberuntungan Tahun 2021
Bila hanya PKS yang menjadi oposisi, maka kubu pemerintah menguasai 91.31 persen kursi di parlemen.
Maka dari itu, bisa dibilang kubu dari partai pemerintah telah menguasai sepenuhnya kursi di parlemen.
The Australian menyampaikan, dengan hanya ada satu capres, maka dapat dipastikan capres yang diusung berasal dari PDIP sebagai pemilik kursi terbanyak (128).
Baca Juga: Gara-gara Kondom Tertinggal di Vagina, Perselingkuhan Istri Terbongkar
Pasangannya bisa dipilih dari salah satu partai pengusung pemerintah.
Dengan sistem pemilu serentak pada 2024, maka yang akan memperoleh limpahan elektoral atau biasa dikenal sebagai coattail effect adalah pengusung capres, yakni PDIP.
Hal ini terbukti pada Pilpres 2019, hanya ada dua pasang capres-cawapres yaitu PDIP dan Gerindra yang mengusung capres.
Baca Juga: Sungai Ini Selalu Menggoda Setiap Orang untuk Melompat dan Berakhir dengan Kematian
Kedua partai ini mendapat limpahan suara terbanyak dan menjadi partai pemenang pertama dan kedua.
Lebih lanjut, langkah lain yang dapat menjadikan Indonesia negara partai tunggal adalah dengan menaikkan ambang batas parliamentary threshold.
Saat ini di DPR berkembang wacana menaikkan ambang batas lolos parlemen, atau dikenal dengan istilah parliamentary threshold (PT).
Baca Juga: Dua Desa di Kaki Gunung Ciremai Sempat Mencekam, Tiap Pagi Warga Temukan Ceceran Darah
PDIP mengusulkan agar PT dinaikkan dari semula 4 menjadi 5 persen. Sementara Nasdem dan Golkar bahkan ingin menjadi 7 persen.
Dengan mempertimbangkan coattail effect pada pemilu serentak 2024, maka PDIP bisa menang besar.
Apalagi berdasarkan hasil survei terbaru Litbang Kompas, partai-partai yang berada dalam lima besar bakal berguguran.
Baca Juga: Cerita Mistis di Rancacili, Ada Suara Minta Tolong, Malam Hari Tercium Bau Menyengat
Elektabilitas Nasdem saat ini tinggal 1.7 Persen. Golkar 3.4 persen. Demokrat 4.6 persen, PKS 5.4 persen, dan PKB tinggal 5.5 persen sementara Gerindra 9.6 persen.
PDIP masih bertengger di puncak dengan elektabilitas 19.7 persen.
Bila PT dinaikkan menjadi 7 persen, maka yang tersisa tinggal PDIP dan Gerindra. Itupun kalau Gerindra masih bisa mempertahankan suaranya.
Baca Juga: Kematian Membuat Orang Seperti Mengalami Mimpi, Lantas Beteriak-teriak Minta Tolong
Dengan bergabungnya dalam kubu partai pemerintah, The Australian menegaskan bahwa sangat diragukan Gerindra bisa mempertahankan perolehan suaranya seperti pada Pemilu 2019.
Semua skenario itu dapat terwujud bila Jokowi dan PDIP bisa mengendalikan sepenuhnya partai-partai pendukung pemerintah.
Partai-partai pemerintah pun pada akhirnya akan mendukung apapun keinginan Presiden Jokowi dan PDIP.
Baca Juga: Hindari Kematian, saat Mandi Jangan Asal Siram, Begini Cara yang Benar dan Sehat
Untuk tahap awal Nasdem dan Golkar akhirnya mengalah. Mendukung pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. Padahal sebelumnya mereka menginginkan ada revisi RUU Pilkada.
Tahapan berikutnya tinggal menaikkan ambang batas lolos parlemen setinggi mungkin. Skenario partai tunggal PDIP menurut The Australian bakal terwujud dengan cara seperti itu.***(Ghiffary Zaka/bekasi.pikiran-rakyat.com)