ZONA PRIANGAN - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly tidak bisa mengesahkan kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa, Deli Serdang, Sumatra Utara, pimpinan Kepala Staf Presiden Moeldoko.
Hal itu diungkapkan oleh ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto, yang menyebut Yasonna terbentur Undang-undang Partai Politik karena masih terjadi perselisihan di internal Demokrat.
Dikutip Zonapriangan.com dari Antara Sabtu 13 Maret 2021, Didik mengatakan dalam Pasal 8 UU 2 Tahun 2008 jika masih terjadi perselisihan dalam internal partai politik, Menteri Menteri Hukum dan HAM tidak boleh mengesahkan perubahan AD/ART.
Melihat UU tersebut, penetapan Moeldoko sebagai ketua umum cacat dan tidak sesuai Pasal 81 ayat (4) AD/ART.
Didik pun menjelaskan, Pasal 81 ayat (4) Anggaran Dasar menyebutkan, "KLB dapat diadakan atas permintaan Majelis Tinggi Partai, atau; Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan satu per dua dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) serta disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai".
Kongres Luar Biasa dapat dilakukan khusus untuk perubahan atau penyempurnaan AD/ART dengan tetap memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2.
Baca Juga: Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution Ramaikan Bursa Ketua Umum DPP KNPI
Baca Juga: Inilah Kebohongan yang Diakui Kubu Moeldoko, Jhoni Allen: Kami Masih Memperbaiki Berkas-Berkas
Untuk itu, Didik menilai, KLB yang digelar sejumlah senior partai di Deli Serdang pada Jumat 5 Maret 2021 lalu jelas ilegal dan inkonstitusional.
Pemerintah hanya mengakui Hasil Kongres V Partai Demokrat melalui Surat Keputusan Menkumham tanggal 18 Mei 2020 Nomor M.HH-09-AH.11.01 tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan AD/ART Partai Demokrat.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat versi KLB Jhoni Allen Marbun mengakui pihaknya belum melaporkan hasil KLB ke Kemenkumham. Ia mengklaim masih melengkapi berkas-berkas terkait KLB.***