Network
ZONA PRIANGAN - Kisruh kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Moeldoko kian memanas saja.
Dalam kanal Youtube Refly Harun, Kamis 11 Maret 2021, ia mengatakan Apakah istana terlibat dalam gerakan pengambil alihan Partai Demokrat?
Refly menyebutkan ada dua pilihan yang dihadapkan oleh Moeldoko, memilih mundur dari Kepala Staf Kepresidenan (KSP) atau tetap berjuang memperebutkan Partai Demokrat dari AHY.
Baca Juga: Terkait Konflik Partai Demokrat, Ruhut Sitompul: Mengapa Moeldoko Selalu Dipojokkan?
Terkait pengakuan ketidakikutsertaan pihak istana terhadap masalah ini, Refly menyebut bahwa pihak istana terkesan seperti terlibat apabila pihak istana tidak segera menindak tegas Moeldoko.
Selain itu, Refly menyarankan kepada Partai Demokrat kubu AHY untuk membeberkan barang bukti terkait masalah ancaman dari intel polisi di daerah yang bersangkutan.
Sebagaimana diberitakan Galamedianews.com sebelumnya dalam artikel Intel Polisi Ancam Pengurus Demokrat Kubu AHY, Refly Harun: Apakah Istana Terlibat? Ini 2 Opsi untuk Moeldoko
Baca Juga: Pangdam III Siliwangi Resmikan Jembatan Gantung yang Menghubungkan Majalengka–Sumedang
Oleh karena itu, Refly berharap agar pihak kepolisian dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dan fungsi sebagai penegak hukum.
“Jangan sampai terseret-seret dalam ranah politik karena hal itu sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman mendapatkan informasi bahwa pengurus di tingkat kabupaten/kota mendapat ancaman dari intel-intel Polres setempat.
Baca Juga: Pasukan TNI Hadang Tank Merkava Milik Israel di Lebanon
"Para pengurus Demokrat tingkat kabupaten dan kota kini resah. Mereka diancam intel-intel Polres untuk menyerahkan nama-nama pengurus inti partai," ujar Benny K. Harman dalam cuitan akun twitternya, 9 Maret 2021.
Perlu diketahui, pemeriksaan intel tersebut merupakan perintah langsung dari Kapolres setempat.
Selain itu, Benny mengaku bahwa terdapat salah satu pengurus yang dipaksa untuk menerima KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.
"Katanya atas perintah Kapolres. Adapula yang dibujuk untuk pro pengurus Demokrat hasil KLB jika mau aman. Ini beneran kah.? Rakyat monitor!," pungkasnya. ***(Dharma Anggara/Galamedianews.com)
