Network
ZONA PRIANGAN - Koalisi masyarakat sipil yang menaungi sejumlah LSM mengkritisi Keputusan Presiden Joko Widodo yang mengusulkan KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI.
Ada dua hal yang menjadi masalah terkait penolakan terhadap Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. Pertama, Koalisi masyaralat sipil menilai
penunjukan itu bermasalah lantaran Andika Perkasa memiliki catatan hitam pelanggaran HAM imparsial dalam kasus pembunuhan tokoh Papua pada 2001 silam.
Kemudian yang kedua , koalisi juga menyoroti laporan harta kekayaan Andika yang mencapai 179,9 miliar.
Baca Juga: Refly Harun: Perpecahan Antara Ganjar Pranowo dan Puan Maharani Itu Sesuatu yang Serius
Dalam hal ini, pengamat politik Refly Harun dalam channel Youtube pribadinya yang diunggah Jumat 5 November 2021, menanggapi terkait hal tersebut.
Menurut Refly, jadi memang permasalahannya adalah apakah ada Political will dari DPR untuk menanyakan hal-hal tersebut soal dugaan pelanggaran HAM dan harta kekayaan. Soalnya politik kita itu ewuh pakewuh (sebagai sikap sungkan atau rasa segan serta menjunjung tinggi rasa hormat terhadap atasan atau senior).
"Dalam fit and proper test apalagi menyangkut Panglima TNI dan juga misalnya Kapolri, kadang-kadang anggota DPR tidak cukup ganas untuk menanyakan hal-hal yang sifatnya pribadi seperti harta kekayaan dan juga track recordnya. Saya yakin, 99,9 persen yang namanya nominasi Andika ini pasti akan diloloskan oleh DPR,"ujarnya.
Mengenai soal harta kekayaan, Refly harun memaparkan misalnya kan kita harus paham ia menjalani karir militer dari prajurit mungkin lulusan Akmil, Letda sampai kemudian jenderal.
"Apakah dia ada berbisnis misalnya jadi penting juga untuk mengukur sejauh mana komitmen dia terhadap pekerjaannya dan karir militernya,"tambahnya.
Refly Harun menambahkan sebenarnya ada satu pendapat bahwa yang namanya Panglima TNI adalah pejabat karir yang tidak tidak pakai unsur politiknya. Jadi tidak perlu endorsement dan jadi diberikan kepada pejabat yang memang memiliki karir tertinggi dan tidak masuk di dalam pergaulan kabinet sehingga dia betul konsentrasi terhadap pasukan, tidak ikut-ikutan banyak dilibatkan dalam wilayah pertahanan.
Baca Juga: Said Didu: Perusahaan Bisnis PCR Sudah Dibentuk Sejak April 2020
"Misalnya ikut juga mengamankan Pilkada tapi tidak hanya mengamankan Pilkada tapi dalam tanda kutip berkampanye untuk Pilkada jadi harus dijauhkan TNI dari kemungkinan kecil untuk berpolitik,"ujar Refly Harun.***
