Said Didu: Perusahaan Bisnis PCR Sudah Dibentuk Sejak April 2020

ZONA PRIANGAN - Kebijakan terkait tes Polymerase Chain Reaction (PCR) bagi pelaku perjalanan terus berubah. Pemerintah pun diminta terbuka mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam bisnis tes PCR dalam negeri.

Pemerintah pun menghapus ketentuan kewajiban tes PCR bagi penerbangan Jawa-Bali.

Perubahan kewajiban tes PCR adalah kali sekian yang dilakukan pemerintah, terutama untuk moda transportasi udara dan juga darat.

Baca Juga: Refly Harun: Bukan Masalah Andika Perkasa, Jabatan Panglima TNI dan Kapolri Makin Hari Sangat Politis

Baca Juga: Refly Harun: Skenarionya Letjen TNI Dudung Abdurachman Jadi KSAD, Maruli Simanjuntak Menjadi Pangkostrad

Perubahan kebijakan tes PCR tidak hanya dalam hal penggunaannya sebagai syarat perjalanan tetapi juga harga yang ditetapkan.

Dalam channel youtube pribadinya @MSD,Mantan sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu mengatakan pengambil kebijakan jika berbisnis dengan menggunakan APBN adalah perbuatan biadab.

Menurut Said Didu, dugaan adanya bisnis PCR yang dilakukan oleh pemerintah, terlihat dengan adanya aturan yang terus berubah-ubah selama ini.

Baca Juga: Rocky Gerung: Pihak yang Hack Akun Youtube Percuma, Kita Bikin Saja Lagi Apa Susahnya