ZONA PRIANGAN - Zaporizhzhia terancam memisahkan diri dari Ukraina dan bergabung ke Rusia setelah pemerintah pendudukan akan mengadakan referendum.
Saat ini, Zaporizhzhia sebagian dicengkeram Rusia, sementara bagian lain dikuasai Ukraina. Menurut kubu Kremlin, referendum tidak mungkin digelar di bagian yang dikuasai Ukraina.
Rencananya referendum dilaksanakan pada tanggal 23-27 September, setelah kelompok lokal mewakili masyarakat mengajukan petisi.
Baca Juga: Selama Perang Pasukan Vladimir Putin Bantai 61.207 Pejuang Kiev, Rusia Cuma Kehilangan 6.000 Tentara
Petisi yang diajukan Selasa itu meminta diadakannya pemungutan suara. Mereka meminta otoritas wilayah untuk menggelar referendum terkait rencana bergabung ke Moskow.
“Kami menginginkan kepastian dan masa depan bahagia yang stabil untuk tanah air kami,” kata kepala badan sipil itu, Vladimir Rogov, dalam sebuah pertemuan di kota Melitopol.
“Kami siap memenuhi hak kami untuk menentukan nasib sendiri dan menyelesaikan masalah status teritorial wilayah kami untuk selamanya,” ujar Vladimir Rogov.
Permintaan itu direspons oleh Evgeny Balitsky, kepala pemerintahan sipil-militer Zaporizhzhia, yang mengeluarkan perintah untuk mengadakan pemungutan suara seperti yang diminta, menjadwalkannya pada 23-27 September.
Rogov mengakui bahwa orang-orang di bagian wilayah yang dikuasai Kiev tidak mungkin berpartisipasi dalam situasi saat ini.
Para pemilih di sana akan menghadapi risiko pembalasan dari pemerintah Ukraina jika mereka mengikuti referendum.
Sebelumnya pada hari Selasa, inisiatif serupa dikeluarkan di wilayah Kherson, yang sebagian besar dikendalikan oleh pasukan Vladimir Putin.
Kepala pemerintahan lokal pro Kremlin, Vladimir Saldo, pada hari Selasa memerintahkan untuk mengadakan pemungutan suara umum tentang apakah akan bergabung dengan Rusia atau tidak.
Saldo memilih garis waktu yang sama dengan rekannya di wilayah Zaporizhzhia, lapor rt.com.
Tanggal yang sama diumumkan oleh para pemimpin Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk pada hari Selasa untuk referendum masing-masing untuk bergabung dengan Rusia.
Kiev sebelumnya menyatakan bahwa mereka tidak akan mengakui hasil plebisit yang diusulkan. Pemerintah Ukraina mengancam calon pemilih dengan tuntutan pidana dan hukuman penjara hingga 12 tahun.***