ZONA PRIANGAN - Amerika Serikat memukul Rusia dengan babak baru sanksi karena secara ilegal mencaplok wilayah Ukraina yang didudukinya dan bersumpah untuk menghukum siapa pun yang mendukung upaya Moskow.
Presiden Vladimir Putin menandatangani perjanjian pada hari Jumat yang mengklaim Rusia telah mencaplok empat wilayah Ukraina yang hanya sebagian diduduki Moskow sebagai akibat dari invasi tujuh bulan terhadap tetangganya. Dia juga membuat ancaman terselubung untuk menggunakan senjata nuklir untuk menegakkan pendudukannya.
Departemen Keuangan AS memberikan sanksi kepada 14 orang di kompleks industri militer Rusia, termasuk dua pemasok internasional, tiga pemimpin utama infrastruktur keuangan Rusia, anggota keluarga dekat dari beberapa pejabat senior Rusia, dan 278 anggota legislatif Rusia karena berpartisipasi dalam pencaplokan.
"Kami tidak akan berdiam diri saat Putin dengan curang mencoba mencaplok bagian-bagian Ukraina," kata Menteri Keuangan Janet Yellen dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip ZonaPriangan dari UPI.com, 30 September 2022.
"Departemen Keuangan dan pemerintah AS mengambil tindakan besar hari ini untuk semakin melemahkan kompleks industri militer Rusia yang sudah terdegradasi dan melemahkan kemampuannya untuk mengobarkan perang ilegal."
Presiden Joe Biden mengatakan upaya untuk mencaplok wilayah Ukraina jelas merupakan pelanggaran hukum internasional yang "menginjak-injak" Piagam PBB.
"Jangan salah: tindakan ini tidak memiliki legitimasi," kata Biden dalam sebuah pernyataan.
“Amerika Serikat akan selalu menghormati perbatasan Ukraina yang diakui secara internasional. Kami akan terus mendukung upaya Ukraina untuk mendapatkan kembali kendali atas wilayahnya dengan memperkuat tangannya secara militer dan diplomatik, termasuk melalui bantuan keamanan tambahan senilai $1,1 miliar yang diumumkan Amerika Serikat minggu ini,”.
Dalam pernyataan Menteri Luar Negeri Antony Blinken, Amerika Serikat akan meminta pertanggungjawaban negara lain yang mendukung pencaplokan tersebut.
"Kami akan meminta pertanggungjawaban setiap individu, entitas, atau negara yang memberikan dukungan politik atau ekonomi untuk upaya ilegal Rusia untuk mengubah status wilayah Ukraina," kata Blinken dalam sebuah pernyataan, menambahkan bahwa upaya itu didukung oleh anggota G7.
“Rakyat Ukraina secara konsisten menyatakan keinginan mereka untuk masa depan yang bebas dan demokratis. Mereka ingin tetap merdeka dan berdaulat. Tentara mereka berjuang dengan berani, dan warga di wilayah Ukraina yang dikuasai atau diduduki Rusia menolak upaya Moskow untuk mengubah Ukraina secara internasional dengan kekerasan," jelas pernyataan tersebut.***