Juru bicara Duterte, Harry Roque, mantan pengacara, mengatakan bahwa hukum Filipina memungkinkan seorang presiden untuk memaksa vaksinasi.
Namun, Harry Roque menambahkan upaya tersebut harus didukung perundang-undangan.
Baca Juga: Guru Matematika Dihukum Dilarang Mengajar Seumur Hidup Karena Mengintip dan Merekam Anak di Toilet
Edre Olalia, presiden Persatuan Pengacara Rakyat, mengatakan kepada The New York Time bahwa menjebloskan orang ke penjara bagi yang menolak vaksinasi merupakan hal yang tidak sah.
"Tidak ada hukum yang spesifik memberikan kuasa kepada presiden untuk memerintahkan penangkapan untuk alasan tersebut, bahkan dalam situasi darurat kesehatan,” kata Olalia.***