ZONA PRIANGAN - Intelijen asing menyebutkan, Vladimir Putin akan menempatkan rezim boneka setelah berhasil menginvasi Ukraina.
Laporan intelijen yang diterima media Jerman, BILD mengungkapkan, meskipun Rusia belum menginvasi Ukraina, persiapan untuk skenario itu sudah berlangsung.
Menurut laporan itu, tentara Rusia berencana untuk mengepung kota-kota besar Ukraina setelah menghancurkan pasukan negara itu di perbatasan.
Baca Juga: Sosok Alien Terekam Kamera Penjelajah NASA di Mars, Terbaring di Batu Sambil Lakukan Pengamatan
Kemudian dinas rahasia yang sudah diselundupkan ke Ukraina, mempengaruhi politisi lokal yang setia kepada Vladimir Putin, akan diaktifkan lebih lanjut.
Mereka akan memiliki tugas membangun kepemimpinan pro-Rusia di kota-kota yang kemudian akan menyetujui perintah Rusia.
Menurut BILD yang dikutip The Sun, pasukan intelijen Rusia selanjutnya akan merebut fasilitas strategis, menghilangkan ancaman, merekrut mereka yang mau bekerja sama dan membangun kepemimpinan baru di kota-kota yang ditaklukkan.
Baca Juga: UFO Kontak Senjata dengan Warga Desa Apiwtxa, Sejumlah Penduduk Terluka, Wanita Hamil Keguguran
Praktik ini akan digunakan di semua kota utama Ukraina sampai semuanya secara damai berada di bawah kendali Rusia.
Menyusul perebutan kota-kota Ukraina, laporan itu menyatakan, Putin berencana untuk mendirikan parlemen boneka di negara itu, yang disebut "People's Rada".
Ini akan menggantikan parlemen Ukraina dan menyatakannya batal demi hukum.
Sumber dinas keamanan menyatakan: "People's Rada ini akan menjadi legislatif boneka Ukraina, dibumbui dengan apa yang disebut perwakilan yang sebelumnya dipilih oleh dinas rahasia Rusia."
Dari parlemen palsu ini akan muncul "pemerintah cadangan" yang akan memerintah negara sesuai dengan keinginan Rusia.
Menurut dinas rahasia, ini akan memberikan kudeta tampilan demokrasi dan perlindungan hukum.
Untuk mendorong rencana seperti itu akan membutuhkan upaya propaganda besar-besaran oleh media Rusia di Ukraina dan Barat.
Sementara "para ahli" dan politisi pro-Rusia akan digunakan untuk membenarkan invasi dan pengambilalihan Ukraina.***