ZONA PRIANGAN – Lebih dari 700 orang, termasuk 500 pengacara, dua mantan jaksa pengadilan tinggi dan mantan kepala komisi golongan miskin negara bagian Karnataka, telah menulis sebuah surat terbuka di tengah kontroversi hijab.
Para penandatangan surat tersebut mengekspresikan keprihatinannya terhadap perintah sementara Pengadilan Tinggi Karnataka.
Menetapkan bahwa hal tersebut telah memicu kebanyakan Muslimah di negara bagian Karnataka menghadapi penghinaan dari masyarakat, seperti dilansir Indiatimes.com.
Baca Juga: Boriska Kipriyanovich, Bayi Cerdas yang Mengaku Lahir di Mars dan Tahu Alien Masih Hidup
Para mahasiswa yang beragama Hindu sering mengenakan penanda yang berbeda saat ke sekolah setiap hari, termasuk bindi, tilak, vibuthi.
"Namun, penanda tersebut tidak pernah menimbulkan reaksi yang sama terhadap mahasiswi Muslim saat ini,” kata para penandatangan.
Para penandatangan surat tersebut di antaranya pensiunan jaksa pengadilan tinggi Anjana Prakash dan Amar Saran, mantan kepala Komisi Golongan Miskin C.S. Dwarakanath.
Baca Juga: Dayaal Kaur, Anak Tiga Tahun Memiliki IQ Nyaris Menyamai Albert Einstein
Pengacara senior Vrinda Grover, Sanjay Parikh, Mihir Desai, Ashok Agarwal dan Gayatri Singh, aktivis Sudha Bharadwaj dan ratusan pengacara, mahasiswa hukum dan profesi lainnya.
Mereka menyatakan: “Kami sangat prihatin dan mengutuk terjadinya kekerasan hak asasi konstitusional terhadap wanita muda Muslim yang telah ditolak memasuki ruang pendidikan karena mengenakan hijabnya."
“Kami juga prihatin dengan perintah sementara Pengadilan Tinggi Karnataka yang menahan para mahasiswa karena agamanya atau keimanan untuk mengenakan syal safron (bhagwa), kerudung, hijab, bendera keagamaan atau sejenisnya di dalam ruangan kelas,” tulis para penandatangan.
Baca Juga: Virgo, Scorpio, Pisces, dan Aquarius Cenderung Memiliki IQ yang Tinggi
“Dengan memberlakukan perintah sementara tersebut, kami menjadi saksi penghinaan masyarakat kepada mahasiswa Muslim dan staf, yang dipaksa untuk melepaskan hijab mereka sebelum memasuki sekolah dan kampus.
“Menanggalkan pakaian para gadis dan wanita Muslim di masyarakat tidaklah manusiawi, sama dengan menghina dan melecehkan Konstitusi.
“Kami akan menggantung kepala dengan rasa malu bila gagal melindungi hak asasi mereka untuk hidup dengan martabatnya,” tulis mereka.***