ZONA PRIANGAN - Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA PPAS) tahun anggaran 2020 di DPRD Kab. Bandung berjalan alot.
Bahkan pembahasan itu memicu gonjang-ganjing, seiring penemuan beberapa anggaran yang dinilai anggota DPRD, sebagai tidak rasional.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Uya Mulyana mengakui, ada beberapa anggaran yang tidak rasional dan tidak bisa dibiarkan.
Baca Juga: Jangan Sampai Malaikat dan Allah Bosan Mencari Kita, Mulai Sekarang Koreksi Posisi Masing-masing
"Kita juga menilai belum selesai dalam pembahasan tapi dipaksakan untuk disahkan," kata Uya, Selasa 8 September 2020 pagi.
Uya mengungkapkan hal itu terkait pembahasan Badan Anggaran (Banggar) dalam catatan KUPA PPAS tahun anggaran 2020.
Uya menyebutkan hal itu merupakan salah satu indikator tertundanya Penandatangan Nota Kesepakatan KUPA PPAS tahun anggaran 2020 yang diajukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bandung.
Baca Juga: Update Harga Emas Hari Selasa 8 September 2020
"Banyak anggaran yang tidak rasional sekaligus banyak pembahasan anggaran yang belum selesai," ujarnya.
Salah satu contoh, Uya menyebutkan bahwa postur anggaran untuk perubahan tahun 2020 tidak menyasar kepada pemulihan ekonomi di tingkat Kabupaten Bandung.
Uya menambahkan bahwa pembahasan Banggar ini mestinya menyeluruh sekaligus lebih detail.
Baca Juga: Bingung Bayar Tarif Tol di Cipularang dan Purbaleunyi, Ini Perinciannya
Pasalnya, anggota dewan memiliki salah satu fungsi pengawasan anggaran itu dilaksanakan baik kepada dinas terkait maupun tingkat kecamatan.
"Dalam rapat kemarin sempat dilontarkan pertanyaan terkait pembahasan dengan catatan belum lengkap dibahas satu persatu lebih detail. Meskipun dalam sejarah pembahasan baru ada sejarah voting," ujarnya.***