Network
"Ini yang akan kita sinkronisasi dengan pemerintah pusat agar Pemerintah Daerah Provinsi Jabar diberi kewenangan lebih besar," ujar Emil.
Kewenangan itu untuk mengelola siapa-siapa yang divaksin atau tidak, supaya mudah melacaknya.
Baca Juga: Terungkap, Jepang Jajah Indonesia Bukan Karena Rempah-rempah atau Emas tapi Incar Pohon Ini
Sampai saat ini datanya ada di pemerintah pusat, (siapa) yang tidak datang Pemprov Jabar tidak mengetahui.
"Karena kami tidak tahu, kami tidak bisa memberikan pertolongan apakah (mereka) tidak ada transportasi atau tidak diberi tahu," tuturnya.
"Ini yang akan dibenahi sebelum manajemen vaksinasi kepada masyarakat umum di tahap selanjutnya," tambahnya.
Baca Juga: Kapal Tak Berawak Milik China Masuk Wilayah Indonesia, Menyusup di Selat Sunda
Emil pun menegaskan, vaksinasi merupakan opsi paling memungkinkan untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity demi menghentikan pandemi global Covid-19 di Tanah Air.
Untuk mencapai kekebalan masyarakat ada tiga pintu. Pertama, vaksinasi sehingga bisa imun.
Kedua, mereka yang sudah terpapar, baru kemudian kebal (menjadi imun).
