Ini Tanggapan Refly Harun Terkait Pernyataan JK Mengenai Siapa yang Membiayai Buzzer Istana

- 20 Februari 2021, 16:55 WIB
Pakar Tata Hukum Negara Refly Harun tanggapi pernyataan JK soal Buzzer Istana.
Pakar Tata Hukum Negara Refly Harun tanggapi pernyataan JK soal Buzzer Istana. /Tangkapan Layar Youtube.com/Refly Harun

ZONA PRIANGAN - Beberapa waktu lalu pertanyaan JK soal kritik tanpa dipolisikan rupanya disalahartikan buzzer.

Hal ini membuat Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) tampak gerah dengan ulah para buzzer pendukung setia Presiden Joko Widodo (Jokowi).

JK yang juga merupakan mantan Wakil Presiden Jokowi ini menegaskan bahwa pertanyaannya tentang bagaimana cara mengkritik yang baik itu bukan memprovokasi namun tulus dari hatinya sendiri demi kebaikan bersama.

Baca Juga: Bertemu dengan Teten Masduki, Shopee Sebutkan Dominasi Pedagang Lokal dan UMKM di Platform Capai 97 Persen

Baca Juga: Novel Baswedan: Saya Dibilang Dimusuhi Polisi, Tapi Polisi Disana Kan Ada Oknumnya

Refly Harun selaku Pakar Tata Hukum Negara menanggapi pertanyaan JK mengenai siapa yang membiayai buzzer Istana sebab zaman pemerintahannya tidak ada yang namanya buzzer.

“Kalau kita lihat semuanya pertanyaan Jusuf Kalla itu memancing, pertanyaan yang satir, namun dia memang menangkap fenomena di masyarakat,” tutur Refly Harun sebagaimana yang dikutip pikiranrakyat-tasikmalaya.com dari kanal Youtube Refly Harun pada Jumat 19 Februari 2021.

“Ketika orang mengkritik malah jadi hinaan, provokasi, penyebaran berita bohong, jadi ditangkap JK yang ‘tulus’ itu tapi tetap satir terdengarnya, bagaimana caranya mengkritik agar tidak dilaporkan ke polisi,” ucap Refly Harun.

Baca Juga: Inilah Alasan Mengapa Tanaman Hias Janda Bolong Daunnya Berlubang, Berikut Penjelasannya

Sebagaimana diberitakan pikiranrakyat-tasikmalaya.com sebelumnya dalam artikel JK Tanya Siapa yang ‘Bayar Buzzer Istana’, Refly Harun: Pertanyaan itu Tulus tapi Tetap Satir!

Refly Harun menilai jika negara ini masih mempermasalahkan hal itu, maka negara Indonesia belum dapat disebut demokrasi melainkan setengah demokrasi.

“Kalau kita masih mempermasalahkan hal-hal seperti itu, negara kita bukan negara demokrasi, negara ini masih setengah demokrasi atau bahkan menuju ke otoriterisme,” tambah Refly Harun.

“Kritik saja dipermasalahkan, lalu adanya pembatasan maka sesungguhnya kita tidak bebas, kalau pakai standard HAM kritik yang tidak boleh itu kritik yang pada SARA,” tandas Refly Harun.

Baca Juga: Ternyata Garam Punya Manfaat Untuk Kecantikan Wajah, Berikut 4 Manfaatnya.

Baca Juga: Ramalan Zodiak Sabtu 20 Februari : Virgo Jangan Terpancing Provokasi, Aries Terima Kabar Burung tentang Dia

Refly Harun pun mengatakan bahwa tidak boleh mengritik berdasarkan suku, agama, ras, juga antar golongan yang harus didefinisikan secara ketat.

Diketahui, pernyataan dari Refly Harun merupakan tanggapan dari isu soal JK yang menyebutkan tidak ada yang namanya ‘buzzer’ pada zaman pemerintahannya.*** (Silmi Fadillah Meitasnia/pikiranrakyat-tasikmalaya.com)

Editor: Yudhi Prasetiyo

Sumber: PR Tasikmalaya


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah