Network
ZONA PRIANGAN - Pemerintah berencana memberikan penyertaan modal negara (PMN) ke proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) senilai Rp 4,3 triliun.
Hal itu untuk pemenuhan base equity capital KCJB. Tercatat, base equity capital yang mesti dibayar oleh konsorsium BUMN yakni PT Kereta Api Indonesia (KAI) senilai Rp 440 miliar, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk senilai Rp 240 miliar, PT Jasa Marga (Persero) Tbk senilai Rp 540 miliar dan PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII) senilai Rp 3,1 triliun.
Sebagai informasi China adalah negara yang berhasil bekerja sama dengan Indonesia dalam proyek kereta cepat ini dengan menawarkan nilai investasi yang lebih murah, yakni sebesar US$ 5,5 miliar dengan skema investasi 40% kepemilikan China dan 60 persen kepemilikan lokal, yang berasal dari konsorsium BUMN.
Baca Juga: Rocky Gerung: Entah itu Banteng vs Celeng atau Celeng vs Cebong, Ini Hal yang Menggembirakan
China meminta Indonesia untuk segera menyetorkan modal awal proyek kereta cepat tersebut pada tahun ini. Sebab jika tidak maka proses kerja sama ini terancam batal.
Pemerintah memutuskan untuk menggunakan dana APBN guna membiayai pembangunan proyek triliunan tersebut.
Sebuah kebijakan yang benar-benar berbeda dari yang diputuskan pada 2015 ketika saat itu pemerintah menegaskan untuk tidak menggunakan APBN guna membiayai proyek tersebut.
Dalam Channel Youtube pribadinya di video berjudul "JOKOWI TERJEBAK PINJOL KERETA API CEPAT CINA", Rocky Gerung mengatakan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung ini tadinya pinjol yang gagal diantisipasi sehingga untuk dilanjutkan sekarang ini terpaksa harus di bailout oleh negara.
Baca Juga: Rocky Gerung: Ini Semacam Jualan, Semacam Advetorial Memuji-muji, Itu Juga Menghina Presiden Jokowi
Rocky Gerung mengingatkan sejak awal proyek kereta api cepat ini sudah jadi soal.
"Siapa yang akhirnya harus dibatalkan melalui berbagai macam analisa ekonomi. Bahkan konsultan internasional waktu itu disewa oleh pemerintah Boston Consulting Group Inc, itu memberi nilai minus artinya jangan diterusin," ujarnya.
Sebetulnya, kata Rocky Gerung, seluruh pakar ekonomi sudah bersepakat proyek kereta cepat ini jangan diterusin.
Baca Juga: Rocky Gerung: Istana Berusaha Membentuk Pandangan Bahwa Kebangkitan Komunisme Tidak Terjadi
"Nah sekarang pertanyaannya kalau diterusin itu rasionalitasnya dari mana. Kalau secara kalkulasi ekonomi tak mungkin berarti ada kalkulasi lain, yaitu satu, arogansi dan ambisi Presiden Jokowi itu," kata Rocky Gerung.***
