Network
ZONA PRIANGAN - Presiden Jokowi kembali menambah jabatan wakil menteri di jajaran kabinetnya.
Adanya tambahan wakil menteri (Wamen) di Kementerian Sosial jelas menambah panjang daftar wakil menteri di jajaran kabinet Jokowi.
Jika melihat banyaknya jumlah wakil menteri yang tinggi dibandingkan periode pemerintahan sebelum era reformasi, maka masyarakat perlu melihat lebih jauh apakah posisi itu memang diperlukan untuk efektivitas pemerintahan ke depannya.
Baca Juga: Adhie Massardi: Gus Dur Menangis dan Gelisah Memikirkan Nahdlatul Ulama
Selain itu, masyarakat juga perlu melihat apakah penunjukkan para wakil menteri hanya untuk mengakomodasi kader partai atau individu tertentu.
Dengan banyaknya nama calon wamen berlatar partai dan kelompok pendukung Jokowi-Ma'ruf dalam Pilpres lalu menimbulkan dugaan kalau ini lebih pada upaya kedua, yakni untuk mengakomodasi kepentigan pragmatis politik saja.
Ahli dan pakar hukum tata negara Refly Harun menanggapi terkait diadakannya lagi jabatan-jabatan 'hantu' di Kabinet pemerintahan Jokowi.
Baca Juga: Rocky Gerung: Pencurian Kotak Amal Itu Sebuah Jawaban Bagi Sri Mulyani
Mneurutnya, keputusan Presiden Jokowi untuk menambah sejumlah jabatan wakil menteri di kabinetnya tersebut tidak jelas.
Refly Harun menyebut bahwa penambahan sejumlah jabatan di kabinet Presiden Jokowi itu mungkin ingin membagi jabatan di akhir masa pemerintahannya.
"Enggak jelas ya, kenapa Presiden Jokowi memperbanyak jabatan-jabatan wakil menteri. Mungkin mau bagi-bagi jabatan di era akhir pemerintahannya.
Barangkali menjelang akhir masa pemerintahan banyak yang mengeluh belum mendapat jabatan. Makanya kemudian dibuat jabatan-jabatan seperti itu"ujar Refly Harun dalam channel Youtube Pribadinya, Minggu 26 Desember 2021.
Baca Juga: Refly Harun: Ucapan Putin Keren, yang Menegaskan Bahwa Menghina Nabi Muhammad Bukan Kebebasan Berekspresi
Refly menambahkan seharusnya secara teoritis, susunan kabinet tersebut semakin ramping dan Presiden Jokowi semakin paham apa yang harus dimaksimalkan. Selain posisi 34 itu diisi penuh oleh menteri, ada juga jabatan-jabatan wakil menterinya.
Banyak jabatan menteri yang tidak bagus dan minta untuk di reshuflle. Karena menteri tersebut orang kesayangan Jokowi atau kepentingan oligarki, maka jalan keluarnya adalah diberikan jabatan wakil menteri yang lebih profesional atau lebih paham.
Baca Juga: Rocky Gerung: PSI Nyari Sensasi Dengan Mencoba Menghalangi Anies Baswedan
"Jadi jabatan menteri dan wakil menteri itu bisa dibilang mix up, tidak menggambarkan sepenuhnya kebutuhan akan pemerintahan Presiden Jokowi untuk menjalankan program-program pemerintah agar dirasakan rakyat," ujar Refy Harun.***
