Network
ZONA PRIANGAN - Lelang jabatan atau open bidding jabatan pimpinan tinggi pratama Pemkot Banjar dijadwalkan setelah penetapan APBD perubahan 2020 atau Oktober-November 2020 mendatang.
Menurut Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Banjar, Drs. H.Kaswad, M.Pd.I., Kamis 27 Agustus 2020, proses lelang jabatan mulai pengumuman sampai pelantikan, terbit rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) itu diperkirakan tiga bulanan.
"Proses lelang jabatan, diatur PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajmen PNS. Di antara syarat peserta lelang jabatan itu, diharuskan WNI dan berstatus ASN," ujar H. Kaswad.
Baca Juga: 197 Pejabat Pemkot Banjar Dilantik, Ini Daftar Nama-namanya
Adapun rangkaian proses seleksi itu, mulai pengumuman, penerimaan berkas lamaran, seleksi administrasi, dan pengumunan hasil seleksi administrasi.
Selanjutnya, tes kompetensi, pengumuman hasil tes kompetensi, wawancara akhir, rekam jejak peserta seleksi. Kemudian, penyampaian hasil penilaian kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kota Banjar.
Pada kesempatan itu, dia mengatakan, penyebab kekosongan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pemkot Banjar bukan berlatar ketidaksiapan pengelolaan ASN.
Baca Juga: Masih Terjadi Kekosongan Pejabat Pemkot Banjar, Sidik: Cari ASN yang Layak!
"Berdasarkan regulasi yang berlaku, untuk pengisian JPT yang mengalami kekosongan itu, tidak bisa langsung diisi. Tetapi diharuskan melalui seleksi terbuka dan mendapatkan rekomendasi dari Komisi ASN. Proses seleksi dan rekomendasi Komisi ASN itu memerlukan waktu," ujar H.Kaswad.
Pernyataan H.Kaswad ini, sekaligus sebagai jawaban atau bantahan atas ketegasan kritik Dosen STISIP Bina Putra Banjar, Sidik Firmadi, S.IP., M.IP., yang angkat bicara, Selasa, 25 Agustus 2020.
Seperti diberitakan sebelumnya, Dosen STISIP Bina Putra Banjar, Sidik Firmadi, S.IP., M.IP., menyoroti pelantikan dan pengambilan sumpah 197 pejabat, berskala besar di Lingkungan Pemkot Banjar baru-baru ini, menyisakan persoalan.
Baca Juga: Pekerja Swasta Dapat Dana Subsidi, Nasib Guru Honorer Tetap Terabaikan
Menurut Sidik, fenomena persoalannya itu, akibat adanya kekosongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, saat ini banyak pejabat berstatus Pelaksana Tugas (Plt) dan rangkap jabatan di Pemkot Banjar.
Dikatakannya, kekosongan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala OPD) Pemkot Banjar, ini sebagai fenomena. Kenyataan tersebut sangat disayangkan, apalagi jika mencapai tujuh Plt Kepala OPD Pemkot Banjar, nantinya.
"Dilihat dari kacamata manajemen pengelolaan ASN, sungguh sangat di sayangkan," ujar Sidik kepada wartawan Kabar Priangan, Dede Iwan.
Baca Juga: Ahok Sesumbar Merem Saja Pertamina Bisa Untung, Mulyanto: Sekarang Rugi, Apa Tidak Diawasi?
Terlebih lagi, dikatakan dia, saat ini (era pandemi Covid-19) kinerja Pemerintah Kota Banjar lebih berat karena adanya krisis multidimensi dampak pandemi Covid-19.
"Saat ini, banyak membutuhkan dukungan SDM yang cukup dengan formasi lengkap dalam struktur pemerintahan. Seharusnya jika akan melakukan rotasi jangan sampai menyisakan jabatan yang kosong lagi," tegasnya.
Diketahui, jabatan yang kosong dan dijabat Pelaksana Tugas (Plt), yakni Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjar. Kosongnya ini, karena H.Yoyo Suharyono dilantik jadi Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Setda Banjar.
Baca Juga: Ada Pesan dari Megamendung, Pemimpin Itu Harus Mengayomi
Akibat pelantikan itu, juga menimbulkan kekosongan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Kota Banjar. Karena, Sunarto (sebelumnya Kadiskominfo), dilantik menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar.
Selain persoalan itu, saat ini ada jabatan yang masih dijabat Plt. Seperti, Kepala Dinas Perhubungan Banjar, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Banjar.
Kemudian, Jabatan Staf Ahli Bidang SDM Setda Banjar, sampai pelantikan kemarin, masih dibiarkan kosong.***
