Network
ZONA PRIANGAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon sejauh ini dinilai, belum memiliki peta wisata yang jelas.
Padahal banyak potensi wisata unggulan di daerah ini. Yang seharusnya bisa diprioritaskan sehingga jargon Cirebon Katon pun bisa kelihatan.
Demikian disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, Heriyanto.
Baca Juga: Hutan Mati Tidak Seseram yang Dibayangkan
Ia mempertanyakan kenapa pemkab selama ini tidak bisa memfokuskan untuk menggarap dimana saja tempat wisata yang bisa menjadi unggulan, agar pemetaannya jelas.
"Dimana potensi unggulannya? Meski potensinya banyak, nyatanya, Kabupaten Cirebon belum memiliki peta wisata yang jelas. Dan ternyata blue printnya saja tidak ada," ujar Heriyanto, Minggu 9 Agustus 2020.
Meski demikian, lanjut anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon ini, ada salah satu sampel yang bisa diproyeksikan untuk wisata unggulan, yakni wisata Batulawang.
Baca Juga: Kawah Hujan Melancarkan Pernapasan, Bisakah Membunuh Virus Corona?
Namun kendalanya, lahan di wisata itu bukan milik Pemda Kabupaten Cirebon tetapi milik Perhutani Majalengka.
"Kita, Komisi IV, sudah berkoordinasi. Sudah ada MoU. Tinggal, langkah ke depannya saja untuk direalisasikan," ujar Heriyanto.
Namun, kata dia, untuk mewujudkan itu, tidak bisa sendiri, atau menyerahkan sepenuhnya ke dinas yang menjadi leading sektornya.
Baca Juga: Lagi Sering Terjadi Mobil Terbakar, Ini Tujuh Langkah yang Harus Dilakukan Pemilik Kendaraan
Tetapi harus bersama-sama. Karena tanpa itu, jauh dari kemungkinan untuk bisa terwujud.
Politisi Demokrat itu membenarkan, potensi wisata di Kabupaten Cirebon banyak. Cuma kendalanya, ada dikepemilikan lahan.
"Mayoritas lahan milik desa. Harusnya, pemkab dalam hal ini bupati, bisa bekerja sama dengan desa. Anggaran di desa ada. Kenapa tidak dimanfaatkan untuk pengembangan wisata," katanya.
Baca Juga: Curug Putri Sering Disebut Lokasi Turunnya Dewi Kahyangan
Menurut dia, Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon pun siap mendorongnya. Dan aturannya perlu dihadirkan yakni Perda tentang Rencana Induk Kepariwisataan.
"Intinya, ada dikolaborasi. Tanpa itu, Cirebon Katon sulit direalisasikan," katanya.
Sementara itu, salah seorang aktivis Cirebon Timur, Adang Juhandi mengaku, bukan alasan, ketika semua hanya tersentral pada persoalan penanganan Coronavirus Disease (Covid-19).
Baca Juga: Jadi Klaster Baru, Puskesmas Sedong Ditutup, 9 Orang Positif Covid-19
Padahal, potensi wisata di daerahnya cukup besar. Ketika dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin akan menambah PAD bagi Kabupaten Cirebon.
"Bukankah pemda sedang gencar-gencarnya ingin menaikan PAD? Publik pun mulai mempertanyakan keberadaan Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Cirebon. Sejauh mana, kinerjanya menangani potensi pariwisata," kata Adang.
Ia menjelaskan, imbas dunia pariwisata ketika dikelola dengan baik, perekonomian pun pastinya akan meningkat.
Baca Juga: Aneh, Setelah Dua Jam Menetas, King Cobra Putih Punya Panjang 2 Meter dan Ditawar Rp 500 Juta
Dan perputaran ekonomi terlihat yang penunjangnya, perlu ditempuh. Di antaranya, kata Adang, yakni infrastruktur jalan yang harus diperhatikan.
"Itu sudah jadi keharusan. Bagaimana orang bisa hadir, mau berkunjung, kalau tidak ada jalannya," kata Adang kepada wartawan Kabar Cirebon, Ismail.***
