ZONA PRIANGAN - Bupati Garut Rudy Gunawan, mengakui jika selama ini pelaksanaan lelang proyek di daerahnya masih harus dibenahi.
Hal ini terutama dalam sistem transparansinya sehingga tidak akan lagi menjadi sorotan.
Hal itu diungkapkan Rudy Gunawan saat menerima audiensi dari berbagai elemen masyarakat Garut di ruang rapat Setda Garut, Selasa 18 Agustus 2020.
Baca Juga: Update Harga Emas Rabu 19 Agustus 2020, Ada Kenaikan Rp 10 Ribu
Massa saat itu menuntut Bupati Garut untuk menertibkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dinilia tidak sesuai prosedur.
"Saya akan memperbaiki sistem pelelangan agar transparan. Kalau sistem lelangnya sendiri, saya kira sudah benar, tinggal transparansinya yang harus dibenahi," ujar Rudy.
Perbaikan dalam pelaksanaan lelang terkait masalah transparansi menurut Rudy perlu untuk segera dilakukan.
Baca Juga: Ada Pesan dari Megamendung, Pemimpin Itu Harus Mengayomi
Dengan perbaikan ini, diharapkan para pejabat pengadaan akan lebih hati-hati dan lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya.
Dimintai tanggapannya terkait adanya pihak yang mengatasnamakan dirinya demi mendapatkan proyek, dengan tegas Rudy membantah hal itu.
Tudingan tersebut menurutnya sama sekali tidak benar dan tidak pernah ada selama ini.
"Saya tegaskan, gak ada hal seperti itu. Itu mah hanya 'jijieunen' saja," katanya.
Baca Juga: Waduk Jatigede, Kesurupan Massal dan Kuburan yang Ditenggelamkan
Dalam kesempatan tersebut, Rudy juga meminta kepada para pemborong untuk tetap tenang. Di Kabupaten Garut saat ini terdapat sekitar tiga ribuan program kegiatan sehingga dipastikan setiap pemborong akan kebagian pekerjaan.
Diungkapkannya, kalau misalnya ada empat perusahaan yang maju dalam lelang salah satu proyek, akan lebih baik jika antar pemilik perusahaan itu untuk berunding.
Ia sama sekali tak mengharapkan sampai terjadi perselisihan karena semuanya akan kebagian program.
Baca Juga: Cerita Munjul Bangke dan Misteri Cikurubuk Sekitar Waduk Darma Kuningan
Dijelaskan Rudy, saat ini di Kabupaten Garut ada sekitar 800 perusahaan, sementara program kegiatan mencapai sekitar tiga ribuan.
Jika dirata-ratakan, tiap perusahaan bisa mendapatkan tiga program kegiatan.
"Dengan jumlah program kegiatan yang begitu banyak, tiap perusahaan bisa mendapatkan tiga program kegiatan. Ini kan cukup dan sudah ada pemerataan," ucap Rudy.
Baca Juga: Hati-hati Memasuki Kawasan Cadas Pangeran, Sering Terjadi Peristiwa Aneh Menimpa Pengendara
Koordinator aksi, Zamzam Zainulhaq, menyebutkan mereka menggelar audiensi dengan Bupati Garut dan jajarannya karena ingin menuntut agar Bupati lebih memperhatikan kepentingan umum di atas kepentingan indipidu atau kelompok tertentu.
Mereka juga memohon diperhatikan prinsip-prinsip keadailan, pemberdayaan, keterbukaan, dan persaingan sehat sesuai intruksi Presiden RI dalam pelaksanaan lelang proyek di Garut.
"Kami menolak keras adanya dugaan pengaturan pelaksana pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang mengandung unsur unsur melawan hukum," kata Zamzam.
Baca Juga: Unik, Jumlah Kawanan Kera di Taman Kalijaga Tidak Pernah Berubah
Zamzam juga mendesak aparat penegak hukum (APH) agar mengusut tuntas dugaan perbuatan melawan hukum para oknum ASN di lingkungan Pemkab Garut yang memperjualbelikan atau menerima "commitmen fee" atau komisi kegiatan pembangunan berupa paket pekerjaan atau proyek pengadaan barang dan jasa.
Selain itu, Zamzam juga meminta APH untuk mengusut tuntas dugaan pengaturan pemenang tender dan mengusut tuntas dugaan kejahatan terstruktur, sistemastis, dan masip yang dilakukan para oknum ASN.***