Network
ZONA PRIANGAN - Pemerintah telah menyiapkan bantuan subsidi upah.
Bantuan itu diperuntukkan bagi pekerja yang dirumahkan, atau yang mengalami pengurangan jam kerja karena penerapan PPKM Darurat.
Ada beberapa syarat bagi pekerja atau buruh yang bisa mendapatkan bantuan ini.
Baca Juga: Sri Mulyani Siapkan Anggaran untuk Bantuan Subsidi Upah Bagi Pekerja yang Dirumahkan
1. Sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dengan memiliki nomor induk kependudukan.
2. Kemudian penerima merupakan pekerja atau buruh yang menerima upah.
3. Pekerja juga harus terdaftar sebagai peserta jaminan sosial.
4. Penerima harus sebagai tenaga kerja yang masih aktif sebagai peserta di BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juni 2021. Syarat itu dibuktikan dengan nomer kartu kepesertaan.
Baca Juga: Segera Cek, BST Rp300 Ribu Cair Hari ini hingga Sabtu 31 Juli 2021
Dikutip dari Antara,Kamis 22 Juli 2021, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan, kebijakan ini diambil sebagai respons atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada daya beli pekerja maupun buruh.
Ida menambahkan, dalam memberikan bantuan subsidi upah ini pemerintah akan kembali mengacu pada data milik BPJS Ketenagakerjaan.
"Data BPJS Ketenagakerjaan ini menjadi sumber karena kami menilai bahwa data ini yang terbaik yang dapat diakses dan dipertanggungjawabkan hingga saat ini," ucapnya.
Baca Juga: Ashanti Meninggal Akibat Penyakit Penuaan Dini, Umur 18 Tahun Setara Nenek 144 Tahun
Bantuan ini juga diperuntukkan bagi pekerja atau peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki upah di bawah Rp 3,5 juta. Besaran itu dilihat sesuai dengan pelaporan besaran upah yang dilaporkan oleh pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Pemerintah sendiri akan memberikan bantuan itu untuk 2 bulan, masing-masing Rp 500 ribu. Bantuan itu akan diberikan sekaligus artinya penerima bantuan akan menerima Rp 1 juta.***
