ZONA PRIANGAN - Kementerian Luar Negeri Taiwan mengecam Vladimir Putin, setelah Presiden Rusia itu menentang kemerdekaan Taiwan.
Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan timpalannya dari China Xi Jinping di Beijing pada hari Jumat.
Kremlin merilis pernyataan bersama yang mengatakan bahwa Rusia menegaskan kepatuhannya pada prinsip 'Satu-China'.
Baca Juga: Cina Ingin Menguasai Dunia dengan Menciptakan Tentara Super Setangguh Captain America
Bahkan Vladimir Putin, menegaskan bahwa Taiwan adalah bagian yang tidak dapat dicabut dari China, lapor rt.com.
Sementara Taipei selain mengutuk, juga menyebut pernyataan Pemimpin Rusia dan China merupakan klaim palsu.
“Pemerintah Republik Rakyat China tidak pernah memerintah Taiwan,” kata Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Taipei.
Baca Juga: China Kembangkan Senjata Pengendali Otak untuk Perang Masa Depan, Amerika Serikat Mulai Khawatir
“Hanya pemerintah yang dipilih secara bebas oleh rakyat Taiwan yang dapat mewakili rakyat Taiwan secara internasional,” tegasnya.
Kemenlu Taiwan menambahkan bahwa Beijing tidak berhak untuk mewakili Taiwan di panggung dunia.
Kemenlu Taiwan juga menegaskan, China tidak boleh memaksa negara lain, organisasi internasional, dan perusahaan untuk membuat pernyataan palsu tentang masalah tersebut.
Baca Juga: Kota Ini Setiap Tahun Selalu Gelap di Bulan November hingga Februari, Warga Ciptakan Matahari Buatan
Di bawah apa yang disebut 'prinsip Satu-China' atau 'kebijakan Satu-China', mayoritas negara menahan diri untuk secara resmi mengakui Taiwan sebagai negara merdeka.
Pulau Taiwan telah secara de facto diperintah oleh pemerintahnya sendiri sejak berakhirnya perang saudara China pada tahun 1949.
Namun, Beijing mengklaim otoritas atas pulau itu dan menuduh 'pemisah diri' di Taipei memicu ketegangan di kawasan itu dengan menerima militer, bantuan dari luar negeri, termasuk dari AS.
Baca Juga: China Mulai Mengoperasikan Matahari Buatan, Uji Coba Dilakukan di Institut Ilmu Fisika Hefei
Pejabat Taiwan, sementara itu, menuduh Beijing ikut campur dalam urusan pulau itu dan mempertahankan bahwa Taipei tidak pernah menerima kekuasaan Partai Komunis China.***