Network
ZONA PRIANGAN - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengembalikan fungsi dari Jaminan Hari Tua (JHT), yakni sebagai dana yang dipersiapkan agar pekerja di masa tuanya memiliki harta sebagai biaya hidup di masa sudah tidak produktif lagi.
Namun kebijakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) menuai protes.
Penyebabnya, JHT baru bisa dicairkan jika peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai usia 56 tahun.
Baca Juga: Kasus Covid-19 di Majalengka Melonjak, Tertinggi Adalah di Sekolah
Kebijakan ini pernah diambil pada 2015. Pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Namun akhirnya dibatalkan setelah menuai protes.
Menanggapi JHT yang akan cair pada saat pekerja berusia 56 tahun, dalam channel youtube pribadinya yang diunggah Minggu 13 Februari 2022, ahli dan pakar hukum tata negara Refly Harun mengatakan orang bertanya-tanya kenapa kebijakannya harus diubah padahal uang itu dibutuhkan oleh buruh atau pekerja yang kena PHK.
"Kalau nunggu 56 tahun seperti saya katakan kemarin tidak ada jaminan. bahwa 56 tahun nanti mereka bisa lebih baik nasibnya dengan uang jaminan tersebut. Kalau jaminan diberikan sekarang siapa tahu tenaga masih kuat, mereka bisa bikin usaha membuat usaha yang ketika starting atau ketika dimulai mereka memiliki tenaga yang cukup kuat untuk melakukan ekspansi,"ujarnya.
Baca Juga: Petani Alpukat Michoacan Menangis, Pas Panen Raya Amerika Serikat Tidak Mau Membeli
Refly Harun menambahkan karena apapun kalau tenaganya di bawah usia lima puluh tahun bedalah dengan usia 56 tahun. saya membuat YouTube memang 50 tahunnya tapi ya tenaganya berbeda dengan anak-anak kecil ya kemarin ada tiktokers yang datang ke sini Baru 19 tahun.
"jangan-jangan sudah menghasilkan lebih besar daripada yang apa yang saya hasilkan, tapi apapun patut disyukuri, artinya kalau memulai sesuatu lebih cepat lagi lebih awal maka Sebenarnya ada yang namanya keuntungan komparatif,"ujar Refly.
Refly mengatakan JHT seharusnya bisa 100% dicairkan saat buruh di PHK, karena Siapa tahu dengan uang yang ada, dia bisa membuat atau membangun usaha dan ada keberhasilan dari sana. Paling tidak dia untuk Survive sampai dia mendapatkan pekerjaan baru lagi yang memungkinkan dia hidup jauh lebih layak.
Baca Juga: AS Rahasiakan Posisi Kapal Selam Kelas Virginia, Bantah Terjadi Insiden Pengejaran oleh Rusia
"Sekali lagi ada yang mengatakan bahwa aturan ini adalah aturan yang bersifat penyelundupan. Saya mengatakan harusnya materi seperti ini tidak diatur didalam peraturan setingkat Permenaker. Harusnya di undang-undang karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan kejelasan serta ketegasan dari sebuah aturan yang tidak boleh gampang diubah tanpa persetujuan rakyat atau persetujuan masyarakat melalui wakil-wakilnya di DPR dan DPD,"jelas Refly Harun.
Menurut Refly itulah yang kita harus pahami sebagai sebuah basis atau fondasi berpikir kita dalam menghadapi soal-soal seperti ini. kitab lihat saja ujung dari soal ini apakah Presiden Jokowi menjadi pahlawan lagi dengan mengembalikan JHT satu bulan setelah diberhentikan ataukah karena kondisi keuangan yang tidak bisa diatasi lagi.
BPJS Ketenagakerjaan mungkin juga akan kerepotan kalau semua orang menarik uangnya saat ini. dan kebijakan ini harus tetap dipertahankan kita akan lihat nanti, yang jelas pasti keuangan negara tidak gampang soal-soal begini lagi.
Baca Juga: Nasib Sial Menimpa Leonardo DiCaprio dan Tobey Maguire, Diabaikan oleh Tiga Cewek Berambut Pirang
Refly Harun menjelaskan karena memang tekanan itu luar biasa pasti membuat pusing menteri keuangannya karena kebijakan-kebijakan yang barangkali banyak menyedot anggaran seperti pembangunan ibukota baru, infrastruktur, dan lain sebagainya yang tidak serta-merta bisa langsung dimanfaatkan oleh rakyat banyak, tidak bisa langsung mensejahterakan tetapi sebuah investasi masa depan yang belum tentu juga tingkat keberhasilannya itu berdampak signifikan dan baik bagi masyarakat secara keseluruhan.
"ini adalah soal fakta faktual nyata, jadi bukan sekedar berita-berita yang sengaja menyudutkan, kita tidak ingin menyudutkan siapa-siapa tapi kita juga tidak ingin membenarkan siapa-siapa untuk hal-hal yang seharusnya memang perlu digarisbawahi,"ujar Refly Harun.***
