ZONA PRIANGAN - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan pihaknya memfasilitasi kuota internet siswa dalam proses Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (Disdik Jabar) Dedi Supandi mengatakan pihaknya sudah melakukan kebijakan tersebut yang dananya berasal dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
"Sudah jauh-jauh hari kita melakukan hal itu agar memudahkan para siswa selama proses PJJ," katanya kepada wartawan di Bandung, Jumat, 7 Agustus 2020.
Baca Juga: Jadwal Program Acara TV Sabtu 8 Agustus 2020 Indosiar RCTI SCTV Trans7 Trans TV NET TV GTV
Dedi menjelaskan, teknis pengambilan kuota internet bagi siswa ini bukan berarti sekolah memberikannya langsung kepada mereka (siswa).
"Melainkan akan berkerja sama dengan provider yang ditunjuk oleh pihak sekolah. Jadi kuota ini tidak dibawa pulang oleh siswa melainkan dipinjam dari sekolah," ujarnya.
Selanjutnya, kata Dedi, sekolah tersebut memberikan kuota internet yang akan didistribusikan ke para siswa dengan durasi yang ditentukan agar pemakaiannya lebih bermanfaat.
Baca Juga: TikTok Akhirnya Mengikuti Perintah Eksekutif Administrasi Amerika Serikat
"Jika siswa yang mendapatkan jatah kuota internet tidak memiliki HP maka bisa digunakan secara berkelompok. Kuota internet ini diprioritaskan bagi yang kurang mampu," tegasnya
Sementara itu, lanjut Dedi, di wilayah Jawa Barat proses kegiatan belajar mengajar akan berlangsung tatap muka dengan mempertimbangkan beberapa faktor.
"Gugus Tugas Covid-19 kabupaten/kota sudah melakukan verifikasi terhadap sekolah yang sudah siap melaksanakan kegiatan belajar secara tatap muka," ungkapnya.
Baca Juga: Wayne Routledge Memperpanjang Kontraknya dengan Swansea untuk Musim ke-10
Menurut Dedi, dia memperkirakan paling banyak 20 persen sekolah melakukan tatap muka.
"InsyaAllah 18 Agustus mendatang ada keputusan sekolah mana saja yang bisa tatap muka langsung berdasarkan hasil verifikasi," paparnya.
Adapun kendala verifikasi, menurut Dedi, yakni kesiapan infrastruktur. Sebab, tidak bisa disiapkan mendadak.
Baca Juga: Gagal Menikah Justru Malah Masuk Bui, Pria di Cirebon Nekat Cabuli dan Setubuhi Calon Anak Tirinya
"Misalnya pengadaaan alat cuci tangan dengan persyaratan menggunakan air mengalir tapi faktanya setelah melihat fasilitas yang ada di sekolah ternyata yang ada hanya tempat wudhu," ungkapnya.
Terkadang, lanjut Dedi, hal seperti itu yang salah hasil verifikasinya.
"Sedangkan untuk masker tembus pandang bagi siswa, bisa disiapkan oleh pihak sekolah yang dananya dari dana BOS," paparnya.
Baca Juga: Memasuki Akhir Pekan, Harga Emas Masih Merangkak Naik
Dia juga tidak menampik jika sekolah berada di wilayah zona hijau tapi lokasinya masih bisa dilakukan secara daring maka demi alasan kesehatan siswa lebih baik belajar secara online.
"Meskipun, tidak bisa dilakukan semuanya secara online karena siswa SMK harus mengikuti praktek," katanya.
Dedi menjelaskan, sampai hari ini masih ada kendala terkait koneksi internet.
Baca Juga: Inilah Bioskop di Indonesia yang Terdaftar akan Memutar Film BTS 'Break The Silence: The Movie'
"Karena itu kita fokus di situ dan beberapa kegiatan yang harus dilakukan dengan praktek terutama di SMK," pungkasnya.***