ZONA PRIANGAN - Pemerintah memutuskan mengucurkan APBN setelah diketahui ada pembengkakan biaya proyek sebesar Rp69 triliun.
Pendanaan kereta cepat Jakarta-Bandung itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 yang diteken Jokowi pada 6 Oktober 2021 dan menggantikan Perpres 107 Tahun 2015.
DaLam pasal 4 dinyatakan, ”Pendanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka menjaga keberlanjutan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dengan memperhatikan kapasitas dan kesinambungan fiskal," bunyi Pasal 4 ayat 2 pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021.
Baca Juga: Adhie Massardi: Tidak Ada Pengikut Setia Gus Dur Pada Saat Ini, Tidak Korupsi dan Tidak Berbohong
Melihat hal itu Mantan wakil ketua DPR Fahri Hamzah mengomentari dalam cuittannya di Twitter yang diunggah Minggu 17 Oktober 2021.
Fahri mengatakan hati-hati dalam memberikan dana talangan , terlebih di tengah pengerjaan proyek semacam ini.
Penggunaan APBN pada proyek sudah berjalan mengingatkannya pada kasus pemberian dana talangan sebuah bank swasta yang hampir bangkrut.
Pemberian bailout ini bahkan disebut sebagai skandal besar setelah BLBI yang hampir menyeret presiden dan wakil presiden. ”Kita pernah punya kasus saat seorang presiden dan wakilnya nyaris disalahkan gara-gara melakukan bail out (talangan) sebuah bank yg rugi.” cuit Fahri Hamzah.
Dalam cuittannya tersebut beberapa netizen pun ikut berkomentar.
"Bank century om, itu mah jelas dibobol, bedalah sm kereta cepat, proyeknya nyata..,"tulis akun @lysavana1.
"Bail out Bank rugi resikonya besar bisa terus lenyap dimuka bumi, proyek infra ngak bisa hilang, seperti proyek hambalang bisa dibangun kembali,"ujar @razak_thaib
"Pake Audit Asing yang independen, jangan yang abal-abal,"ujar @YoezZar. ***