Network
"Jadi mesti ada audit betul-betul untuk memperlihatkan bahwa ini adalah perampokan. Kita rakyat dirampok oleh penyelenggara PCR dan perampokan itu disponsori oleh negara, itu dalilnya," imbuh Rocky.
Itu dalilnya kita sebut ini perampokan, karena dari awal negara tahu kalkulasinya bahwa PCR sebenarnya bisa seharga Rp275 ribu lewat penelitian BPKP. Mengapa saat ditetapkan Rp1,5 juta Pemerintah diam saja.
Baca Juga: Momen Mendebarkan, Saat Hiu Putih Besar Berupaya Menerobos Pintu Sangkar Kaca Seorang Penyelam
"Padahal harga Rp275 ribu jika dibandingkan dengan tarif di luar negeri juga terpaut jauh, mahal betul. Jadi, tetap mesti ada penelitian lebih jauh terhadap daftar para pemain PCR dan saya kira ICW juga sudah mulai bergerak untuk meneliti.
"Ada akuntansi yang buruk dalam hal ini dan terkesan ada penipuan dan itu bisa dijadikan pidana, karena mengambil keuntungan tak wajar pada saat rakyat mengalami penderitaan dan itu melanggar Undang-Undang Kesehatan," pungkasnya.***
