Network
ZONA PRIANGAN - Komunitas Jokowi-Prabowo (JokPro) 2024 di berbagai daerah telah mendeklarasikan dukungan untuk Presiden Joko Widodo dan Menhan Prabowo Subianto.
Meskipun dalam beberapa kesempatan Presiden Jokowi mengklaim tak akan menjabat tiga periode. Bahkan JokPro 2024 DKI Jakarta akaHal ini sekaligus mendukung rencana amandemen UUD 1945 perihal masa jabatan kepresidenan dari dua periode menjadi tiga periode.
Diusungnya Jokowi dan Prabowo untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang, mendapatkan komentar dari pengamat politik Rocky Gerung.
Baca Juga: Rocky Gerung: Penyataan Gus Yaqut Membuat Posisinya Terancam dan Potensi Untuk Di-Reshuffle
Dalam channel Youtube Rocky Gerung Official, Rocky mengatakan yang dilakukan Jokpro itu adalah ide konyol
Pengamat politik, Rocky Gerung, turut buka suara terkait diusungnya Jokowi dan Prabowo untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang.
Menurutnya, hal itu merupakan ide konyol lantaran menilai bahwa dua orang tak paham demokrasi justru ingin disatukan oleh orang yang hanya paham amplop.
Baca Juga: Rocky Gerung: Apa yang dilakukan oleh Moeldoko Temui Pendemo BEM SI, Agar Dirinya Tak Direshuffle
Diusungnya kembali Presiden Jokowi di Pilpres 2024 ini bertujuan untuk meneruskan program kerja yang belum terealisasikan, seperti halnya pemindahan ibu kota baru.
Selain itu, relawan JokPro juga mengatakan bahwa duet antara Jokowi-Prabowo ini bertujuan untuk menghindari adanya ekstrim politik di masing-masing pendukung.
Rocky Gerung menambahkan seharusnya jika Jokowi-Prabowo dianggap memecah belah bangsa, maka seharusnya dua orang tersebut tidak dipilih untuk jadi Presiden ataupun Wakil Presiden.
Baca Juga: Refly Harun: Ali Mochtar Ngabalin atau Ferdinand Hutahaean Cocok Jadi Jubir Presiden
“Seharusnya kalau dua-duanya ini memecah belah bangsa, dua-duanya jangan dipilih, bukan malah disatukan. Kan makin berantakan, jadi logika dari si pengusung ini betul-betul dungu itu,”ujarnya.
Tak hanya Jokowi yang jadi sasaran, Rocky Gerung juga menyebut bahwa Prabowo pun termasuk orang yang tak paham demokrasi lantaran bergabung dengan pihak koalisi.***
