Network
ZONA PRIANGAN - Koalisi masyarakat sipil yang menaungi sejumlah LSM mengkritisi Keputusan Presiden Joko Widodo yang mengusulkan KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI.
Ada dua hal yang menjadi masalah terkait penolakan terhadap Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. Pertama, Koalisi masyaralat sipil menilai
penunjukan itu bermasalah lantaran Andika Perkasa memiliki catatan hitam pelanggaran HAM imparsial dalam kasus pembunuhan tokoh Papua pada 2001 silam.
Kemudian yang kedua , koalisi juga menyoroti laporan harta kekayaan Andika yang mencapai 179,9 miliar.
Baca Juga: Refly Harun: Perpecahan Antara Ganjar Pranowo dan Puan Maharani Itu Sesuatu yang Serius
Dalam hal ini, pengamat politik Refly Harun dalam channel Youtube pribadinya yang diunggah Jumat 5 November 2021, menanggapi terkait hal tersebut.
Menurut Refly, jadi memang permasalahannya adalah apakah ada Political will dari DPR untuk menanyakan hal-hal tersebut soal dugaan pelanggaran HAM dan harta kekayaan. Soalnya politik kita itu ewuh pakewuh (sebagai sikap sungkan atau rasa segan serta menjunjung tinggi rasa hormat terhadap atasan atau senior).
"Dalam fit and proper test apalagi menyangkut Panglima TNI dan juga misalnya Kapolri, kadang-kadang anggota DPR tidak cukup ganas untuk menanyakan hal-hal yang sifatnya pribadi seperti harta kekayaan dan juga track recordnya. Saya yakin, 99,9 persen yang namanya nominasi Andika ini pasti akan diloloskan oleh DPR,"ujarnya.
Mengenai soal harta kekayaan, Refly harun memaparkan misalnya kan kita harus paham ia menjalani karir militer dari prajurit mungkin lulusan Akmil, Letda sampai kemudian jenderal.
