"Apakah dia ada berbisnis misalnya jadi penting juga untuk mengukur sejauh mana komitmen dia terhadap pekerjaannya dan karir militernya,"tambahnya.
Refly Harun menambahkan sebenarnya ada satu pendapat bahwa yang namanya Panglima TNI adalah pejabat karir yang tidak tidak pakai unsur politiknya. Jadi tidak perlu endorsement dan jadi diberikan kepada pejabat yang memang memiliki karir tertinggi dan tidak masuk di dalam pergaulan kabinet sehingga dia betul konsentrasi terhadap pasukan, tidak ikut-ikutan banyak dilibatkan dalam wilayah pertahanan.
Baca Juga: Said Didu: Perusahaan Bisnis PCR Sudah Dibentuk Sejak April 2020
"Misalnya ikut juga mengamankan Pilkada tapi tidak hanya mengamankan Pilkada tapi dalam tanda kutip berkampanye untuk Pilkada jadi harus dijauhkan TNI dari kemungkinan kecil untuk berpolitik,"ujar Refly Harun.***