Network
ZONA PRIANGAN - Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa kebijakan syarat wajib tes PCR untuk pelaku perjalanan dapat sewaktu-waktu berlaku lagi.
Dalam Channel Youtube pribadinya, Rocky Gerung menanggapi hal tersebut dan mengatakan sebetulnya kebijakan itu harus diubah-ubah berdasarkan kalkulasi kesehatan yaitu kesehatan bisnis para importir.
Rocky Gerung menambahkan bayangkan stok yang sudah dipesan mungkin ada juga yang udah dibayar dan baru mau masuk bulan bulan ini.
Baca Juga: Luhut: Masyarakat Tidak Paham Bagaimana Upaya Pemerintah Menekan Harga PCR Serendah Mungkin
Masalahnya Presiden Jokowi sendiri bilang bahwa Covid 19 bisa nyampe bulan Desember, nanti terus sampai 2024. Jadi memang ada persiapan politik untuk menyambut covid. ini persiapan politik lho, sehingga harus di paralelkan dengan jumlah ketersediaan alat tes itu.
Menurut Rocky, jadi saya bisa bayangkan bahwa ini orang-orang kabinet lagu gusar terus mengintai mereka.
Gudang mereka itu memang disiapkan untuk menampung import yang memang udah dibayar duluan. Stok harus dihabiskan dan tidak mungkin dibagi-bagi gratis dan rugi bagi pebisnis.
Baca Juga: Refly Harun: Pasangan Anies Baswedan-Ganjar Pranowo Ideal, Melengkapi dan Menarik Untuk Mempersatukannya
"Ini Pradoksnya Pak Luhut dan Erick Thohir ini demi kesosialan, kenapa harus panik ?. Memang ada akuntansi yang hendak disembunyikan.
Itu supaya kita dorong untuk melapor supaya Kapolri ini merasa dan merumuskan bahwa ada keresahan sosial yang mulailah harus diusut, sebelum ini jadi permainan politik baru dan memaksa orang untuk PCR dan seolah-olah demi kesehatan, padahal sebetulnya demi kesehatan bisnis mereka yang udah keburu import, gudangnya udah penuh dan sebentar lagi kadaluarsa.
itulah kita tahu itu dari kemarin kita sebut ini teori farmako politik dan artinya bisnis Farmasi itu demi kepentingan politik dan kepentingan politik dibiayai oleh bisnis farmasi,"ujar Rocky Gerung.***
