Network
ZONA PRIANGAN - Seperti kita ketahui sebelumnya diketahui, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) dituding terlibat dalam bisnis PCR.
Luhut disebut mendirikan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI), salah satu perusahaan penyedia jasa tes Covid-19. Perusahaan Luhut, PT Toba Sejahtera juga disebut memiliki sejumlah saham di perusahaan itu.
Kemudian Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Pandjaitan melontarkan pernyataan bahwa ia siap mengundurkan diri jika terbukti menerima uang keuntungan dari bisnis tes polymerase chain reaction (PCR).
Baca Juga: Refly Harun: Presiden Jokowi Legowo Tidak Lagi Mikir Tiga Periode, Para Menteri Berpacu Dalam Elektabilitas
Pernyataan LBP tersebut langsung ditanggapi oleh ahli dan pakar hukum tata negara Refly Harun dalam channel youtubenya yang diunggah Jumat 12 November 2021.
Menurutnya seperti interview saya dengan Agustinus Edy Kristianto kemarin, ini tidak hanya soal terkait bahwa ada keuntungan yang diambil atau tidak. Tetapi kita bicara level mengenai governance dan potensi tindak pidana korupsi.
"Kalau kita bicara governance tentang maka dalam governance itu kita harus menghindari namanya Conflict of Interest baik secara langsung maupun tidak. jadi bukan soal bahwa LBP kasih uang dan dia tidak ambil keuntungannya. Justru kalau dia terlibat di dalam GSI itu kan potensial untuk adanya conflict of Interest. Jadi konflik kepentingan itu bukan hanya mengambil keputusan yang menguntungkan tetapi bisa juga karena namanya dimanfaatkan PT GSI untuk melakukan tes PCR misalnya. Padahal kita tahu bahwa dia dalam posisi sebagai pejabat publik yang sangat penting jadi disitu masalahnya,"ujarnya.
Baca Juga: Rocky Gerung: Ada Persiapan Politik Untuk Sambut Pandemi Covid 19, Bisnis Farmasi Itu Demi Kepentingan Politik
Refly menegaskan persoalannya bukan soal ambil uangnya atau tidak tapi bawa dia dalam posisi pejabat publik. Ini soal etika berpemerintahan cuma memang kalau etika berpemerintahan ini kuncinya di yang bersangkutan dan Presiden Jokowi sendiri.
Kata Refly Harun, yang bersangkutan jelas mengatakan bahwa tidak akan mundur artinya akan mundur kalau terima duit. Itu artinya melihatnya dari perspektif ngambil duit apa enggak. Jadi bukan dari soal etika pemerintahan bahwa dia mengambil sebuah kebijakan yang ada konflik kepentingannya.
"Barang kali juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan pelanggaran hukum misalnya memperkaya orang lain tidak diri sendiri tapi orang lain misalnya. keuntungannya tuh sampai 300 miliar lebih misalnya,"tambah Refly Harun.
Baca Juga: Refly Harun: Harusnya Komnas HAM Bertanya Darimana Kapolda Metro Jaya Punya Materi Press Conference
Itu dengan perhitungan yang ya kecil aja sama kapasitas 50 persen, rentan waktunya dibatasi hanya 7 bulan dari April sampai Oktober itu perhitungan dari Agustina selalu kalau 51% dipakai untuk kegiatan kemanusiaan atau sosial ya masih ada 49 persen yang angkanya juga lumayan besar jadi angkanya 191,5 milyar.
"ya untung besar juga mungkin bagi Luhut uang seperti itu tidak berarti tapi kan tetap saja itu adalah sebuah keuntungan yang bisa punya potensi untuk memperkaya orang lain,"ujarnya
Refly Harun menegaskan, tapi sekali lagi kalau pejabat yang bersangkutan tidak merasa melakukan pelanggaran etika apalagi pelanggaran hukum yang memang terpulang pada Presiden Jokowi Bagaimana Presiden Jokowi bersikap. tapi kalau Presiden Jokowi juga memang tidak mau bersikap artinya juga tidak memandang bawah ini sebuah pelanggaran standar etika berpemerintahan kita.***
