Network
ZONA PRIANGAN - Anggota DPR dari Fraksi PDI-P, Masinton Pasaribu, merespons gelombang penolakan perpanjangan periode masa jabatan presiden hingga tiga periode.
Masinton mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menegaskan pemerintah tidak punya agenda penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden.
Jokowi justru menegaskan pemerintah bersama DPR RI sudah menyepakati agenda pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) tanggal 14 Februari 2024 berikut rincian anggaran pelaksanaan Pemilu 2024.
Baca Juga: Rocky Gerung: Istana Berantakan dan Jangan Main-main dengan Gerakan Societal Mahasiswa
Dalam video yang diunggah kanal youtube Refly Harun, anggota DPR RI Masinton Pasaribu pun menyentil Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang menggulirkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
"Siapa yang dengan mewacanakan 3 periode, siapa? Luhut. Siapa yang mencari muka dan mewacanakan tiga periode dan memobilisasi dukungan Kepala desa yaitu Luhut. Siapa yang ingin menjerumuskan Presiden yang menggalang ketua umum ketua partai, jelas-jelas ketua umum partai bicara adalah Luhut Binsar Pandjaitan. Artinya Brutus didalam istana itu adalah Luhut,"ucap Masinton Pasaribu.
Dalam channel youtube pribadinya,11 April 2022, ahli dan pakar hukum tata negara Refly Harun menanggapi pernyataan Anggota DPR dari Fraksi PDI-P, Masinton Pasaribu.
Baca Juga: Inilah 6 Tuntutan BEM SI pada Demo Mahasiswa 11 April 2022
Refly mengatakan luar biasa kritik tajam, langsung tanpa tedeng aling-aling terhadap notabene Luhut binsar Panjaitan yang merupakan kesayangan Presiden Jokowi, walaupun menimbulkan repot dengan big data dan penundaan Pemilunya tapi diberikan jabatan ke-10 dalam pemerintahan presiden Jokowi baik yang masih aktif maupun yang tidak.
"Tapi tak urung masinton mengkritik keras. Kalau seorang kader partai berani mengkritik dan keras dan kita tahu kader inner circle tidak yang mbalelo malelo begitu maka bisa dijadikan bisa dipastikan ini tentu seizin dalam tanda kutip sang ketua umum dan kita tahu ya bahwa memang tidak kompak antara Megawati dan Luhut binsar Panjaitan, personal relationshipnya sepertinya tidak mulus. Mereka hanya bisa ditemukan oleh Presiden Jokowi Tapi tentu perahu Presiden Jokowi barangkali sekarang jauh lebih merapat ke Luhut ketimbang ke perahu PDIP,"ujarnya.
Menurut Refly, mungkin dirasakan kritik terhadap Presiden Jokowi mulai dibiarkan oleh PDIP, terbukti Cak Nun diundang mengkritik Presiden Jokowi dan yang kedua kader-kader PDIP sendiri dibiarkan juga untuk mengkritik Luhut Binsar Panjaitan secara langsung, padahal dia adalah orang pemerintahan presiden Jokowi.
Masinton Pasaribu pun menyarankan agar Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang sempat menyebarkan persoalan big-data untuk undur atau mundur dari jabatannya.
Sebelumnya Presiden Jokowi menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu tetap dilaksanakan pada 14 Feb 2024. Jokowi mengatakan penegasan soal jadwal penyelenggaraan pemilu 2024.
"kita tidak tahu apakah sudah jelas betul ya Apakah sebenarnya Presiden Jokowi sedang menghindari desakan ataukah sebenarnya Ada cara lain atau jalan memutar yang barangkali ingin diupayakan.
Baca Juga: Refly Harun: Masa Jabatan Anies Baswedan di DKI Jakarta Tidak Boleh Diperpanjang
Jadi sebenarnya Presiden Jokowi masih menyisahkan ruang ketika ngomong tentang penundaan Pemilu tidak jadi dan lain sebagainya karena dia tidak tegas secara subjektif dan mengatakan jangan khawatir dengan saya misalnya, saya tidak akan ikut dalam pencalonan lagi kalaupun dibuka peluang untuk itu tapi saya dengan dengan effortnya akan tetap mempertahankan konstitusi hari ini tentang pembatasan masa jabatan mungkin begitu ya tapi kita tidak tahu literasi Presiden Jokowi karena tidak sampai ke sana,"ujar Refly Harun.***
