Network
Tingginya curah hujan atau cuaca ekstrim terjadi karena adanya suplai air ke Indonesia dari Samudra Pasifik serta Samudra Hindia yang cukup besar, kondisi ini mengakibatkan potensi hujan ke Jawa Barat lebih banyak.
“Saya sarankan seluruh Pemerintah di Daerah mengantisipasi cuaca ektrim ini,” ungkap Devi.
Sementara itu Bupati Majalengka Karna Sobahi mengungkapkan, berdasarkan data BNPB, Kabupaten Majalengka menempati urutan ke 15 indeks risiko bencana di Provinsi Jawa Barat dan urutan 347 untuk level Nasional .
Secara morfologi Kabupaten Majalengka yang terdiri dari 26 kecamatan mempunyai potensi terjadinya bencana, mulai dari pergerakan tanah, longsor, banjir, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim serta penyebaran penyakit.
Baca Juga: Warga Majalengka Memohon kepada Puan Maharani sebagai Putri Jokowi Agar BLT Bisa Tepat Sasaran?
Di tahun 2022 sejak Januari hingga Oktober sudah 164 terjadi bencana di Kabupaten Majalengka. Akibat tingginya kejadian bencana masyarakat harus tetap siaga dalam mengantisipasi dan penanggulangan kebencanaan serta mengetahui gejala awal untuk meminimalisir korban dan mengurangi resiko bencana, mengingat musim penghujan di Kabupaten Majalengka datang lebih awal.
Untuk penanganan bencana alam ini menurut Bupati Majalengka, pemerintah telah mengalokasikan anggaran melalui dana Belanja Tidak Terduga. Selain BTT untuk penanganan bencana juga dilakukan disejumlah OPD. Jika dana masih tidak mencukupi maka Pemerintah akan meminta bantua Baznas yang pencairan dananya lebih mudah.
Sekda Majalengka Eman Suherman meminta semua Kepala OPD untuk terlibat penanggulangan bencana alam sesuai tugas dan pokok masing-masing. Desa juga dilibatkan serta memperbolehkan penggunaan Dana Desa untuk kegiatan mitigasi dan penanganan bencana alam serta non alam.
Baca Juga: Polisi ini Sisihkan Uang Pribadi untuk Bagikan BBM Gratis bagi Warga Majalengka
“Dinas Pariwisata dan Kebudayaan lakukan pembinaan, pengendalian dan penagwasan terhadap destinasi wisata yang berada di wilayah rawan bencana. PUTR lakukan normaisasi dan penanganan penghambat aliran air sungai, serta sebera inventarisir, mengecek juga menyiapkan alat berat juga prasarana yang dibutuhkan untuk penanganan bencana alam,” ungkap Eman.
