Network
ZONA PRIANGAN - Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) jelang pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020, khususnya di Kabupaten Bandung menjadi sorotan publik.
Di sisi lain, ASN memiliki hak untuk dipilih dan memilih dalam pelaksanaan politik tersebut.
Hal itu terungkap dalam pelaksanaan deklarasi netralitas ASN Kabupaten Bandung pada Pilkada Serentak 2020 di Gedung Moch Toha Komplek Pemkab Bandung Soreang, Jumat 17 Juli 2020.
Baca Juga: iQOO U1 Didukung Chipset Snapdragon 720G
Dalam deklarasi netralitas ASN Kabupaten Bandung itu dihadiri Sekda Kabupaten Bandung H. Teddy Kusdiana, asisten, para kepala dinas, camat, lurah dan jajaran ASN lainnya.
Pada deklarasi itu turut hadir Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Agus Baroya, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung Januar Solehuddin.
Pada pelaksanaan deklarasi netralitas ASN itu, para ASN secara satu persatu turut menandatangani deklarasi netralitas ASN Kabupaten Bandung pada Pilkada Bandung 9 Desember 2020 tersebut.
Baca Juga: Bukan Nostalgia, Ford Bronco 2021 untuk Mengalahkan Jeep Wrangler
Teddy Kusdiana mengatakan netralitas ASN mendapat sorotan pada Pilkada Serentak 2020 ini. Bukan hanya di Kabupaten Bandung, juga di 270 kabupaten/kota lainnya di Indonesia yang sama-sama melaksanakan pilkada serentak 2020.
"Isu netralitas ASN (pada pilkada serentak) akan berlanjut karena strategis. Istilah netralitas harus dipahami secara benar," kata Teddy dalam sambutannya di depan para ASN Kabupaten Bandung.
Meski para ASN dituntut untuk menjaga netralitas, imbuh Teddy, tetapi dalam pelaksanaan pilkada itu jangan membelenggu ASN. Netral bukan artinya tak memilih. Netral bukan buta atau tuli pada politik.
Baca Juga: Satgas Jaga Lembur Pastikan Kenyamanan Wisatawan
"ASN memiliki hak dipilih dan memilih, lain halnya TNI dan Polri. Hal itu selalu disampaikan kepada KPU dan Bawaslu. ASN secara politik punyak hak untuk dipilih dan memilih," kata Teddy.
Ia juga berharap kepada para ASN untuk menghindari konflik kepentingan, baik secara kelompok maupun pribadi. Para ASN itu diatur oleh kode etik ASN, selain banyak peraturan yang mengatur ASN.
"Jangan ragu-ragu dalam mengikuti perkembangan kontestasi politik. Sebagai ASN tetap harus loyal dan berdedikasi terhadap negara. ASN jangan terbelenggu dalam situasi politik," katanya.
Baca Juga: Kapolres Banjar Serahkan Bantuan untuk Penderita Lumpuh
Namun sebagai konsekwensi ASN itu netral dalam Pilkada guna terciptanya kenyamanan kerja sebagai ASN dan tegaknya hukum serta keadilan.
Teddy juga berharap para ASN tidak mendukung aktivitas kampanye partai politik dan tidak membuat hoax di media sosial.
Ia pun sangat memahami dalam keseharian ASN di lingkungan rumahnyamasing-masing, banyak yang menjadi tokoh masyarakat.
Baca Juga: Usaha Perhotelan di Garut Belum Normal, Kerja Karyawan Masih Bergantian
Mulai dari menjadi RT, RW dan hal lainnya, namun sebagai ASN-nya tetap melekat pada dirinya.
Teddy pun menyatakan sudah lebih dulu menyampaikan netralitas ASN dalam menghadapi pemilu atau pilkada yang disampaikan ke KPU dan Bawaslu.
"Di Kabupaten Bandung itu sekitar 16.000 ASN, namun di lapangan mereka banyak yang menjadi tokoh masyarakat," ungkapnya kepada wartawan Galamedia, Engkos Kosasih.
Baca Juga: WindowSwap, Berwisata Lewat Jendela Orang Asing
Dalam menghadapi Pilkada Bandung, ia mengatakan, pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk menjaga netralitas ASN. Dia pun berharap pelaksanaan Pilkada Bandung sukses tanpa ekses.
"Kami berharap pada pelaksanaan Pilkada Bandung mendatang partisipasi masyarakat meningkat disaat pandemi Covid-19 ini. Mudah-mudahan partisipasi masyarakat meningkat. Dalam pelaksanaan pilkada tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan, di antaranya pakai masker, cuci tangan pakai sabun atau menggunakannya hand sanitizer dan jaga jarak," katanya.
Pada pelaksanaan deklarasi tersebut, para ASN Kabupaten Bandung secara bersama-sama mengucapkan dan berkomitmen menjaga dan melaksanakan prinsip netralitas ASN di perangkat daerah masing-masing dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik, baik sebelum selama maupun sesudah pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.
Baca Juga: Desain Kamera yang Unik Jadi Nilai Jual Vivo X50 Pro
Para ASN pun menyatakan untuk menghindari konflik kepentingan dan tidak melakukan praktik intimidasi dan ancaman kepada seluruh elemen masyarakat.
Selain itu tidak memihak kepada calon tertentu. Para ASN untuk menggunakan media sosial secara baik dan bijak.
Tidak menyebarluaskan hoax dan ujaran kebencian. Para ASN pun menyatakan untuk menolak keras politik uang dan segala jenis perbuatan tercela lainnya.***
