Network
Baca Juga: Permasalahan Sampah Mengemuka di Rapat Koordinasi OPD Kabupaten Majalengka
"Kami, siap menyampaikan aspirasi Forum Umat Islam dan Masyarakat Banjar ke DPR RI, untuk mancabut RUU BPIP.
Terkait RUU menjadi UU adalah kewenangan DPR RI.
Kami, DPRD Banjar hanya berwenang penerbitan Raperda jadi Perda saja," ujar Tri Pamuji.
Penanggungjawab Aksi Menolak RUU BPIP di Kota Banjar, H.Muchtar Gozali, menegaskan, anggota legislatif sampai duduk terpilih seperti sekarang, karena rakyat.
Baca Juga: Hendak ke Warung, Warga Subang Tewas Tertabrak Kereta Api
"Sebagai wakil rakyat, seharusnya berpihak kepada rakyat. Bukan kepada penguasa.
Ironisnya, banyak wakil rakyat yang lupa diri, setelah duduk jadi anggota legislatif, lupa kepada rakyat yang sudah memilihnya saat pileg dulu ," ujar Muchtar Gozali.
Lebih lanjut dia menegaskan dan menuntut RUU BPIP dicabut dan dihapus pembahasan DPR RI.
"Merubah Pancasila dan Idiologi haluan Pancasila adalah bentuk makar.
Baca Juga: Wow! Ternyata Video TikTok Ini yang Membuat Siswi SMA di Kota Sukabumi Viral
Kami menuntut aparat penegak hukum mengusutnya.
Kami siap berjihad melawan komunisme dan segala bentuk kedholiman demi keutuhan NKRI sebagaimana maklumat MUI Pusat," ujar seraya menjelaskan ribuan umat Islam yang demo berasal dari 30 ormas di Banjar.
Mengomentari adanya demontran yang kuat dipukul dan kebal ditebas golok saat aksi di Alun-alun Banjar, ditegaskan dia, kenyataan itu sebagai bukti demonstran, rakyat mempunyai kekuatan.
