Network
ZONA PRIANGAN - Setelah Jawa Barat tidak menaikkan UMP, hal sama pun dilakukan DKI Jakarta dengan alasan sama yakni masa pandemi Covid-19 turut berdampak pada sektor ekonomi seluruh dunia, termasuk mayoritas usaha di Jakarta.
Dengan mempertimbangkan dan menjunjung tinggi rasa keadilan, Pemprov DKI Jakarta menetapkan kebijakan asimetris untuk UMP tahun 2021.
Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, pada Sabtu 31 Oktober 2020.
Baca Juga: Terkait Anak Moge yang Arogan, Indro Warkop: Mari Kita Saling Menghormati Sesama Pengguna Jalan
"Bagi kegiatan usaha yang terdampak Covid-19, maka kami menetapkan UMP 2021 tidak mengalami kenaikan atau sama dengan UMP 2020. Sedangkan, kegiatan yang tidak terdampak Covid-19 dapat mengalami kenaikan UMP 2021 yang besarannya mengikuti rumus pada PP No. 78 Tahun 2015," ujar Anies seperti dikutip ZonaPriangan.com dari RRI.
Menurut Anies, untuk perusahaan yang tidak kena dampak pandemi Covid-19, Pemprov DKI menetapkan kenaikan UMP 2021di Jakarta menjadi Rp 4,4 juta.
Penetapan ini telah sejalan dengan semangat yang ada dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/11/HK.04/X/2020 untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai UMP 2021 sama dengan UMP 2020 bagi perusahaan yang terdampak dengan pandemi Covid-19.
Seperti diketahui, pandemi Covid-19 telah berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja atau buruh, termasuk dalam membayar upah.
Baca Juga: Korban Tewas Gempa Turki Menjadi 39 Orang, Presiden Turki: 885 Orang Terluka Akibat Gempa Ini
